Berita Banten – Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi bersama kejaksaan sebagai bentuk mitigasi risiko yang dilakukan sejak awal, supaya bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut seluruh program yang dijalankan pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat koordinasi bidang pengawasan se-Provinsi Banten 2024 yang dilaksanakan di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Selasa, 11 Juni 2024.
Rapat koordinasi itu diikuti oleh seluruh Inspektur di Provinsi Banten, kepala BPKP Banten, Korsupgah KPK serta perwakilan dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.
“Pemerintah Provinsi Banten secara konsisten melakukan pengawasan dan pengamanan bersama kejaksaan, baik dalam hal proyek strategis daerah maupun proyek strategis nasional, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya,” kata Al Muktabar dilansir laman resmi Pemprov Banten.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar mengajak seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita berharap Pemda juga melakukan partnership yang baik dengan Kejari masing-masing. Sehingga semua kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Selain itu, momen ini juga dijadikan sebagai transformasi penambahan pengetahuan bagi auditor dan pengawas di seluruh Pemda. Hal ini terus dilakukan salah satunya sebagai bentuk saling mengingatkan sebagai sesama manusia yang mempunyai segala keterbatasan.
“Mudah-mudahan dengan terus berkolaborasi seperti ini kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih. Asas efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Banten, Usman Assidiqi Qohara menambahkan, kegiatan itu merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan Provinsi dalam hal pengawasan internal. Sehingga setelah kegiatan ini diharapkan akan terwujud tata pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
“Dimana itu semua bermuaranya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
