Jakarta – Upaya menghadirkan vaksin untuk negeri merupakan kerja lintas kementerian dan lembaga untuk bersama-sama bangkit dari pandemi.
Salah satu elemen penting dari upaya ini adalah diplomasi vaksin, baik lewat jalur bilateral dengan berbagai negara dan produsen vaksin di dunia, maupun kerjasama multilateral.
Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam Keterangan Pers yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin, 7 Desember 2020.
Retno mengatakan, diplomasi aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan dan mengatasi berbagai kendala yang muncul.
Salah satu implementasi diplomasi vaksin dilakukan Menteri Luar Negeri ketika pada Agustus 2020 bersama Menteri BUMN ditugaskan untuk membuka akses kerjasama dengan beberapa pengembang vaksin, termasuk Sinovac.
“Pada Oktober tugas serupa kami jalankan termasuk menjajaki kerjasama dengan AstraZeneca dan kerjasama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility,” jelasnya.
Terkait kerjasama dengan Sinovac dan kehadiran 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk jadi pada Minggu, 6 Desember 2020, Menteri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada kerjasama yang baik berbagai pihak, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah RRT.
“Bahkan, di satu dua minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT dilakukan hour by hour. Kami mengapresiasi kepada Pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerjasama yang baik selama ini. Kemudian peranan KBRI Beijing yang menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac tentunya juga sangat vital,” ungkapnya.
Kerjasama diplomasi akan terus dilakukan untuk mengawal upaya menghadirkan vaksin. Selain kerjasama bilateral, saat ini bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, terus melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari jumlah penduduk yang berasal dari GAVI COVAX Facility,” terang Menteri Luar Negeri. Terdapat beberapa proses administrasi dan persiapan teknis yang harus dilakukan.
Terutama oleh Kemenkes dan Kemenkeu. Salah satunya adalah pengiriman vaccine request form kepada COVAX Facility. Adapun pengiriman telah dilakukan pada 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Sementara dari sisi kesehatan, diplomasi bekerja untuk memperlancar ketersediaan alat diagnostic, therapeutic, dan vaksin untuk keperluan masyarakat Indonesia, lanjutnya.
Setelah itu, lanjut Menteri Retno Marsudi, masih ada beberapa tahapan yang masih harus dilakukan sampai akhir 2020, seperti kedatangan vaksin COVID-19 dari Sinovac tahapan berikutnya – 15 juta dosis bahan baku vaksin dalam bentuk curah Desember 2020 ini, serta 1,8 juta dosis vaksin jadi dan 30 juta dosis bahan baku vaksin dalam bentuk curah pada Januari 2021.
Selain itu, diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia pada 2021.
“Diplomasi kita akan terus mengawal ikhtiar-ikhtiar lain berikutnya agar Indonesia dapat segera mengatasi pandemi. Jangan lupa terus terapkan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak),” tutup Menteri Retno Marsudi.
Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. (ADVERTORIAL)
