Serang – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto meminta pemerintah daerah untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait persiapan belajar tatap muka, khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren (ponpes) di Banten.
Hal itu dikatakan Yandri usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin, 14 Desember 2020.
Yandri menegaskan, pemerintah tidak boleh memaksakan membuka kembali belajar tatap muka di daerah yang masih berada di zona kuning, oranye, merah dan hitam. Ia menilai, pelaksanaan belajar tatap muka harus berada di wilayah zona hijau atau nol kasus.
“Kita nggak ambil risiko. Kita kaji lebih dalam, lebih spesifik. Ini bukan proyek coba-coba. Dan pelaksanaannya harus tetap di zona hijau, artinya sudah tidak ada lagi yang terpapar,” kata politisi PAN itu.
“Kemudian fasilitas protokol kesehatan tersedia dengan baik, lalu memakai masker, ada hand sanitizer dan jaga jarak. Harus dipatuhi walaupun tetap di zona hijau,” sambungnya.
Menurut Yandri, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melokalisir zona hijau. Artinya, tinggal bagaimana zona hijau agar tidak beririsan dengan zona kuning, oranye, merah, apalagi hitam.
Dijelaskan Yandri, rencana kembali dilaksanakannya belajar tatap muka didasari adanya kebosanan anak didik yang saat ini mengikuti proses belajar secara online (dalam jaringan).
“Ada kebosanan dari anak didik, selama ini hari-hari (mereka) hanya belajar online dan sudah sangat lama tidak bertemu dengan teman-temannya. Maka dari itu, belajar tatap muka menjadi sebuah mimpi besar anak didik kembali ke sekolah,” jelasnya.
Yandri menambahkan, kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Kemenag Banten adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana dibukanya kembali belajar tatap muka bagi madrasah dan ponpes di Banten.
“Kita mau tahu datanya, kita ingin dengar informasi yang benar dan akurat dari Kemenag Kabupaten/Kota. Memungkinkan nggak tahun 2021 belajar tatap muka. Kita juga ingin tahu kesiapan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Editor: Mursyid Arifin
