Pandeglang – Anggota DPRD Pandeglang,dari Partai Nasdem Dadi Rajadi mengkritik penertiban pedagang kaki lima atau PKL di Alun-alun Pandeglang beberapa hari lalu.
Dadi menilai, meski para PKL telah melanggar Perda K3, namun penggusuran bukanlah solusi untuk terbaik. Pasalnya, setelah digusur para PKL kebingungan karena tak disiapkan lokasi berjualan.
“Penegakan Perda K3 memang harus dilakukan, tapi dalam penegakan itu, tidak harus merampas mata pencaharian warganya. Seharusnya, pemkab menyiapkan tempat baru untuk berjualan,” kata Dadi, Rabu, 31 Oktober 2018.
Menurut Dadi, penggunaan alun-alun sebagai lokasi tempat berjualan, sah-sah saja. Selama ditata dan dibina dengan baik, karena itu juga terjadi di beberapa tempat lainnya, sehingga keberadaan para pedagang dapat menghidupkan suasana kota, dan memberi pendapatan lebih untuk Pemda.
“Kenapa tidak (disahkan berjualan di alun-alun), melalui surat keputusan, atau pun peraturan bupati (Perbup). Rangkul para PKL itu, tempatkan di lokasi terbaik, ditata dibenahi biar terlihat lebih indah. Di Lebak bisa, di Cilegon bisa, atau di tempat-tempat lain pun bisa. Kenapa Pandeglang tidak bisa? Hanya tinggal kemauan dari pemutus kebijakan saja kok, dalam hal ini bupati-nya, mau tidak,” tandasnya.(Rus)
