Serang – Anggota DPRD Banten Fraksi Partai Gerindra, Ade Hidayat mulai melaksanakan reses masa persidangan I tahun sidang 2020-2021, di sejumlah titik Kabupaten Lebak.
Ade yang duduk di Komisi III DPRD Banten ini menerima sejumlah aspirasi mulai pengembangan kawasan wisata hingga penanganan banjir.
Ade mengatakan, secara garis besar terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat pada reses yang dilakukannya di sejumlah titik Kabupaten Lebak. Pertama, pengembangan kawasan wisata. Masyarakat ingin Pemprov Banten turun tangan membantu pengembangan kawasan wisata yang digagas masyarakat dan desa.
“Kawasan wisata adalah harapan masyarakat kepada Pemprov untuk ikut serta dan mendorong pengembangan wisata. Karena Lebak memiliki potensi wisata tidak kalah dengan daerah lain,” katanya, Selasa, 8 Desember 2020.
Kedua, bantuan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kata dia, masyarakat ingin dibantu dalam bidang usaha baik pembinaan, kemitraan usaha maupun pemasaran produk. Ketiga, pembangunan jalan lingkungan.
“Masyarakat ingin pembangunan jalan lingkungan serta jalan poros desa dan jalan belum tersentuh oleh Pemkab seperti jalan Cimampang (Kecamatan Panggarangan) sampai perbatasan dengan Bogor,” jelasnya.
Aspirasi keempat penyediaan bendungan dan irigasi tepatnya di Kecamatan Cilograng. Di sana terdapat area sawah seluas sekitar 150 hektare yang infrastuktur bendungan dan irigasinya belum sesuai keinginan masyarakat.
“Dari sisi kewenangan ini sudah kewenangan Provinsi (Banten) untuk dapat dikembangkan infrastukturnya, baik bendungan maupun irigasi,” tuturnya.
Tidak kalah penting, lanjut Ade, aspirasi kelima dari masyarakat yaitu tentang penanganan banjir. Masyarakat ingin salah satu wilayah di Kecamatan Wanasalam tidak selalu terkena banjir setiap tahun.
“Supaya tidak terjadi banjir terus-menerus setiap tahun,” ucapnya.
Kendati demikian, untuk aspirasi banjir, mantan aktivis mahasiwa ini mendorong Pemprov Banten melalui Dinas PUPR melakukan identifikasi masalah di sungai yang menjadi kewenangan Pemprov. Jika diketahui sungai kewenangan Pemprov memicu banjir dapat segera ditentukan program yang akan dilaksanakan, seperti reboisasi atau normalisasi.
“Jika diperlukan membuat waduk-waduk kecil yang kemudian airnya dialirkan melalui sodetan-sodetan yang dibuat Pemprov. Sehingga airnya dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan,” kata dia.
Selain itu, tutur Ketua PAC Gerindra Lebak ini, jika terjadi pegundulan hutan harus dilakukan penindakan tegas terhadap pembakalan ilegal. Ade menyarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya untuk menjaga hutan.
“Karena kalau banjir sudah datang, tidak hanya masyarakat terdampak yang dirugikan, secara umum juga berpengaruh kepada citra Pemerintah Banten dimana daerah Banten akan dikenal daerah yang rawan banjir. Sehingga menganggu kenyamanan publik berinvestasi di Banten,” tandasnya.
Editor: Mursyid Arifin
