Banten Hits – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta, merupakan satu dari tiga Sekda di Indonesia yang memaparkan proses pembangunan di daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah, terkait dengan intervensi DPRD. Namun, lembaga antikorupsi tersebut siap mendampingi Pemprov Banten.
“Ada tiga aspek yang disorot KPK untuk pencegahan korupsi, yakni penganggaran, perjanjian dan Sumber Daya Manusia (SDM),” ungkap Ranta usai hadir pada Sertijab Lepala BPK Banten, di Pal Lima Kota Serang, Jumat (12/2/2016).
Menurutnya, dari ketiga aspek tersebut, yang paling menjadi perhatian adalah mengenai peran DPRD terhadap penganggaran. Pasalnya, dalam aspek tersebut, tindakan korupsi sangat rentan terjadi. Ranta menerangkan jika KPK telah mempunyai data anggaran seluruh Provinsi termasuk Kota dan Kabupatan di Indonesia.
“Sebetulnya KPK akan memanggil semua daerah, kemarin Banten, Kalimantan, dan Riau. Kita diskusi dengan deputi pencegahan KPK. Ini sinyal yang diberikan KPK untuk pencegahan korupsi dini,” terangnya.
Selain itu kata Ranta, KPK juga mempunyai program untuk membekali pimpinan daerah untuk segera mengimplementasikan e-budget, e-procurement, PTSP plus perizinan Sumber Daya Alam yang lebih terbuka.
Dikutip dari sindonews.com, pada Kamis (11/2), KPK mengundang sejumlah pejabat daerah (Sekda) untuk membahas pencegahan korupsi sejak dini di daerah.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut, ada sejumlah masalah yang dihadapi saat melakukan pembangunan di daerah. Program e-budget, e-procurement, PTSP plus perizinan Sumber Daya Alam yang lebih terbuka tersebut akan ditawarkan kepada Kepala Daerah yang baru melalui Kemendagri.
“Tiga item itu yang sekarang dikumpulkan KPK dan akan ditawarkan ke pemimpin daerah yang baru melalui Kemendagri, dan diharapkan mampu diimplementasikan,” jelasnya.
Diskusi dengan ketiga Sekda juga membahas seputar pengelolaan dana APBD termasuk proses persetujuan APBD dan pengadaan barang dan jasa.(Nda)
