Banten Hits.com – Para Pejabat Penataan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD dituntut untuk mampu memahami dan menatausahakan membuat laporan yang sesuai dengan kaidah Permendagri nomor 64 tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah yang Berbasis Akrual.
Banten Hits.com – Para Pejabat Penataan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD dituntut untuk mampu memahami dan menatausahakan membuat laporan yang sesuai dengan kaidah Permendagri nomor 64 tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah yang Berbasis Akrual.
Kata Rina, DPPKD selaku SKPD pembina pengelola keuangan berkewajiban mengupdate mereka sehingga mereka memahami dan menyusun laporan agar tepat waktu sehingga para auditor itu bisa meyakini laporan keuangan yang dilaporkan masing-masing SKPD dan nanti kani menginput mengkalkulasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah
“DPPKD sebagai SKPD pembina pengelola keungan daerah berkewajiban mengupdate mereka agar bisa memahami dan menyusun laporan tepat waktu,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak, Rina Dewiyanti, di sela-sela Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemkab Lebak, di gedung LPMP Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Selasa (24/3/2015).
Rina menjelaskan jika sebelumnya hanya ada 3 bentuk laporan SKPD, maka saat ini akan bertambah menjadi 5 buah laporan.
“Jadi ini penting, agar nantinya para auditor bisa meyakini betul laporan keuangan yang dilaporkan masing-masing SKPD yang kemudian DPPKD akan menginput dan mengkalkulasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Saat ditanya kesulitan yang dihadapi dalam penerapan sistem Akrual tersebut, Rina mengaku, keterbatasan SDM dengan basic akutansi menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem tersebut.
“Sarana prasarana mulai dari regulasinya sudah kita ikuti di seluruh SKPD, tapi kembali lagi kalau SDM nya belum siap kan sama saja. Makanya, kita dorong dengan Bintek agar mereka pun mau terus belajar. Mungkin juga kedepan akan kita lakukan kepada para calon pengelola keuangan di SKPD selama 1 tahun. Misalnya, bekerja sama dengan LAN atau STAN sehingga benar siap pakai,” paparnya.
Bintek yang juga dihadiri Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi tersebut diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari 60 Pejabat Penataan Keuangan dan dan 60 Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD. (Nda)
