Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim—populer disapa WH—mempertanyakan perilaku koruptif yang masih menjangkiti aparatur pemerintahan. Syahwat yang cenderung tak pernah merasa puas menjadi pendorong utamanya.
Pernyataan tersebut disampaikan WH saat menghadiri acara penguatan Komite Advokasi Daerah Anti-Korupsi Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis,13 September 2019.
“Kenapa kita masih korupsi? Padahal kita sebagi pegawai telah diberikan oleh Allah jaminan untuk hidup. Penghasilan yang kita dapatkan sudah cukup. Cuma memang syahwat kita di dalam hati selalu berpikir punya satu ingin dua, punya mobil ingin yang paling bagus, begitu seterusnya,” kata Wahidin seperti dilansir dalam siaran pers Humas Pemprov Banten.
BACA JUGA: Niniek Nuraini ke Wahidin Halim: Harus Istikamah Ini Tanggung Jawab Berat
Komite Advokasi Daerah Anti-Korupsi merupakan bentukan Dikyanmas KPK dalam mendukung pencegahan korupsi di sekitar swasta dan pemerintahan. Komite advokasi daerah berperan sebagai wadah komunikasi antara regulator yang terdiri dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan pelaku usaha.
“Kalau hati kita rusak, maka pikiran kita akan rusak. Saya berusaha untuk mencegah dalam diri saya sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang beriman, kenapa kita mesti ambil hak orang lain karena masing masing sudah ada jatahnya atau keuntungan,” tambah WH.
BACA JUGA: Bos TangCity Disebut Ungkap dalam BAP Aliran Dana Pasar Babakan ke Pejabat
Untuk mempersempit ruang korupsi di Provins Banten, lanjut WH, saat ini pihaknya telah melaksanakan e-Samsat, Simral, e-Bansos.
“Ini semua saran-saran dari KPK yang kita laksanakan. Kita juga mengundang Satgas dari BPKP yang ditempatkan di Provinsi Banten untuk memperkuat inspektorat dalam rangka audit. Saya tidak mau ketinggalan dengan Jawa Timur atau provinsi lainnya. Saya harus melakukan yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Banten,” tegas WH.
“Saya menyambut baik dengan Kadin Banten. Kita akan bangun semangat dan integritas. Insya Allah Banten akan maju. Kita bangun Banten Lama yang dulunya kumuh sekarang sedang dilaksanakan revitalisasi atau penataan. Banten Lama yang akan saya jadikan museum peradaban,” sambungnya.
WH menegaskan, program-program pro-rakyat jangan sampai dipotong atau dikorupsi. WH ingin program itu mengalir kepada rakyat.
Direktur PJKAKI KPK Sujanarko menjelaskan, ide dasar pembentukan komite advokasi adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha, dalam bentu dialog publik privat dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan ranahnya masing-masing.
“Dengan demikian,pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Kadin Banten Mulyadi Jaya Baya, Pj Sekda Banten Ino S Rawita, inspektorat kabupaten/kota se-Provinsi Banten dan para pengusaha di Provinsi Banten. (Rus)
