Serang- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mewaspadai penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Alasannya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di empat Kabupaten/Kota di Tanah Jawara akan berlangsung di tengah Pandemi Corona.
Dalam siaran pers yang diterima BantenHits.com Komisioner Bawaslu Banten Badrul Munir mengaku tak segan untuk menyeret para pelaku money politik ke ranah pidana. Apalagi penyelewengan dana Bansos Covid-19 untuk kepentingan Pilkada.
“Pelaporan bisa melalui online. Musibah ini bisa dijadikan instrumen kekuasaan untuk menekan lawan politik, namun semakin dalam saat covid. Kalau di Pilkada, semua orang bisa mengawasi,”kata Komisioner Bawaslu Banten, Badrul Munir, melalui diskusi Webinar bertajuk Pilkada Damai Di Tengah Pandemi, Selasa, 25 Agustus 2020.
“Kalau di bansos banyak instrumen yang bisa dipakai, manipulasi bansos. Bansos dengan segala intrik atau pintu, mengatasnamakan bencana, satu rupiah pun Bawaslu siap memberantas. Bantuan ya bantuan, pidana ya pidana,”tambahnya.
Terpisah, KPU Banten menargetkan partisipasi masyarakat di pilkada serentak sebesar 75 persen, bersih dari money politik hingga penyelewengan dana bantuan berlabel bansos covid-19.
Menurut komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana, paslon tidak seharusnya menggunakan politik uang, karena tidak akan mendongkrak raihan suaranya. Bahkan jika benar terbukti melakukan kecurangan, bisa di diskualifikasi.
“Berdasarkan penelitian saya pribadi, praktik pemilihan menggunakan uang juga tidak berpengaruh banyak terhadap raihan suara, tetapi tetap ada pengaruhnya,” kata Eka, dalam webinar.
Editor: Fariz Abdullah
