Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).
Rencananya, Raperda yang sempat ditolak masyarakat di pesisir Banten itu akan diparipurnakan pada Kamis, 7 Januari 2021.
Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said mengakui jika Raperda RZWP3K akan segera diparipurnakan, mengingat pada November 2020 lalu telah rampung dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus).
Kata Nawa jika aturan itu disetujui, maka Pemprov Banten dapat melakukan penataan dan pengelolaan diwilayah sepanjang 0 hingga 12 mil ke arah pantai dalam mendukung kepentingan publik.
“Gubernur sebelumnya ngusulin sempat ditunda dan setelah dilakukan rapat, Gubernur sepakat dan kami pilih tanggal 7 Januari (Agenda Paripurna),” kata Nawa saat ditemui di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa 5 Januari 2020.
Sementara menanggapi penolakan masyarakat pesisir Banten pada Raperda tersebut, Nawa beranggapan bahwa hal itu sebuah kewajaran.
“Ya namanya keputusan politik, bisa jadi ada yang pro dan yang kontra. Kalau (dalam) iklim demokrasi, ya tidak ada masalah,” ucapnya.
Nawa juga mempersilahkan kepada pihak-pihak yang keberatan adanya Raperda tersebut untuk melakukan langkah-langkah hukum.
“Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan, agar bisa melakukan penolakan sesuai institusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Nawa menilai, setelah RZWP3K ini menjadi Perda, diyakini akan memberikan dampak positif kepada publik, tidak hanya soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan mengalami peningkatan.
“Perda ini nantinya juga akan memberikan jaminan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang ada di wilayah pesisir pantai, agar hidupnya bisa meningkat, setelah disahkannya Raperda tersebut,” pungkasnya.
Editor : Engkos Kosasih
