Cilegon- Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Cilegon, Tb Iman Ariyadi meminta agar Fraksi Partai Golkar di DPRD Cilegon tidak segan untuk melakukan hak interpelasi.
Menurut Iman, itu perlu dilakukan terhadap Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, jika program mereka tidak sesuai dengan harapan masyarakat Cilegon.
Ia memberi contoh program Kartu Cilegon Sejahtera atau KCS yang menurutnya tidak sesuai antara yang dijanjikan dengan kenyataan. KCS harus direalisasikan. Sebab jika tidak, maka itu kebohongan publik.
“KCS itu janji politik dan harus direalisasikan, dan saya dukung. Namun jangan dijadikan ajang Pilkada saja, itu kebohongan publik dan rakyat dibohongi dengan hal itu,” kata Iman disela-sela pengukuhan para Ketua Golkar tingkat kecamatan di Hotel Grand Mangkuputra, Sabtu, 6 November 2021.
Termasuk jika program Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Ia menegaskan, hak interpelasi bukan sesuatu yang haram sebab kah itu melekat pada institusi DPRD.
“Kalau memang program walikota dan wakilnya tidak sesuai dengan arah pembangunan yah diinterpelasi saja. Itu bukan barang haram kok,” katanya.
Dia menambahkan, interpelasi biasa dalam politik. Dan interpretasi bukan pemakzulan.
“Pemakjulan itu lain lagi ceritanya. Tidak ada pemakzulan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu juga, Tb Iman Ariyadi meminta agar Fraksi Golkar kritis dan melihat substansi pembangunan.
“Lihat substansi pembangunannya, lihat beban pembangunan APBD sekarang apa, titik beratnya dimana,” kata dia.
Editor: Fariz Abdullah
