Cilegon – Dua kader Partai Golkar Kota Cilegon yakni Sahruji dan Sam’un dipecat dari jabatan dan keanggotaan partai, karena secara terang-terangan membelot dari perintah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Pemecatan terhadap Sahruji dan Sam’un disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Cilegon, Sutisna Abas saat menggelar jumpa pers, bersama para pengurus, Senin, 17 Agustus 2020.
Sahruji diketahui menjabat Wakil Ketua DPD II bidang Koperasi, Wiraswasta, UMKM, Buruh, Tenaga Kerja, Tani dan Nelayan. Sementara Sam’un merupakan Wakil Sekretaris DPD II Golkar Cilegon.
Sahruji dan Sam’un, secara terang-terangan membelot dengan mendukung pasangan Iye Iman Rohiman – Awab pada Pilkada Kota Cilegon 2020. Padahal Golkar telah mengusung Ratu Ati Marliati – Sokhidin.
Sikap politik Sahruji dan Sam’un tersebut dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran AD/ART partai.
Pengurus DPD II Golkar Cilegon juga telah memiliki bukti foto, maupum pemberitaan terkait jabatan Sahruji dalam susunan tim pemenangan Iye-Awab sebagai ketua tim pemenangan.
“Pak Haji Sahruji telah menajdi tim pemenangan Iye-Awab padahal kita tahu bahwa partai Golkar memutuskan mengusung Ati-Sokhidin. Oleh karena itu jika ada salah zatu kader atau pengurus Partai Golkar yang tidak mendukung maka partai Golkar harus mengambil tindakan karena itu telah melanggar AD/ART partai,” ujar Sutisna Abas.
Sutisna membeberkan, pemberhentian Sahruji dilakukan bedadarkan hasil rapat pleno yang diikuti oleh para pengurus Partai Golkar se-Kota Cilegon, Senin, 27 Juli 2020 lalu.
Berdasarkan hasil rapat, seluruh pengurus telah menyepakati bahwa Sahruji harus diberi sanksi karena sudah melenceng dari ketentuan partai.
“Hasil rapat terkait pleno yang sudah diputuskan selanjutnya sudah kita kirimkan ke DPD Golkar Provinsi Banten. Bahwa kita ingin Sahruji dikeluarkan dari Goklar dan kepengurusan partai Golkar,” bebernya.
Saat disinggung terkait keanggotaan Sahruji sebagai kader Golkar, Sutisna mengatakan pihaknya pun telah menyampaikan usulan agar Sahruji dikeluarkan dari keanggotaan partai namun hal tersebut merupakan kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
“Terkait keanggotaan itu wilayah DPP Golkar, kita juga sudah mengirimkan usulannya berbarengan dengan ke DPD,” imbuhnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
