Pandeglang – Asisten Daerah bidang Pemerintahan, Ramadani mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memperketat proses verifikasi penerima layanan berobat melalui Surat Keterangan Miskin (SKM).
Pasalnya, dia menduga ada yang tidak beres dalam pemanfaatan program untuk berobat warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS itu.
“Belum tahu (ada penyalahgunaan atau tidak). Nanti akan kami lihat. Makanya kuncinya tadi verifikasinya diperketat. Kalau betul-betul miskin silakan didaftarkan,” katanya, Selasa, 24 Desember 2019.
Awalnya, Ramadani merasa heran, setiap tahun pengguna SKM selalu meningkat. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan berbagai bantuan bagi warga tidak mampu. Padahal, dengan berbagai bentuk bantuan stimulus dari pemerintah, bisa menekan angka kemiskinan di Pandeglang.
“Yang jadi masalah kok setiap tahun SKM selalu meningkat. Kan jadi lucu? Padahal harusnya logikanya berkurang,” jelasnya.
Akibat peningakatan itu, berimbas pada dihentikannya layanan berobat sejak tanggal 16 Desember 2019 lalu. Karena uang yang dianggaran sebesar Rp2 Miliar tidak cukup.
Editor: Fariz Abdullah
