Suara Hasim yang semula terdengar bertenaga saat menerima panggilan telepon BantenHits.com, mendadak lesu seperti kehilangan harapan ketika disinggung soal listrik.
Hasim adalah Kepala Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasi desa tersebut berada di Pulau Tunda.
“Aduh, sulit itu mah, Pak. Sulit itu mah. Gak bisa (Pulau Tunda teraliri listrik PLN),” kata Hasim melalui telepon selulernya, Jumat siang, 7 Agustus 2020.
Dalam percakapan tersebut, Hasim terus-terusan mengulang kalimat pesimistis, bahkan hopeless. Pasalnya, sejak era pendahulunya puluhan tahun silam, permohonan agar desa tersebut bisa teraliri listrik sudah sering kali diajukan ke PLN.
Seingat Hasim, selama tiga periode dirinya memimpin desa tersebut, dirinya juga mencoba berkali-kali mengajukan permohonan kepada PLN. Tapi jawabannya selalu sama. Desa tersebut disebut PLN sulit untuk bisa teraliri listrik PLN karena biaya pemasangan infrastruktur ke desa tak sebanding dengan pendapatan yang akan diperoleh PLN.
“Gak bisa. Udah berapa kali saya (ajukan). Udah tiga periode (menjabat) gak bisa. Sampai sekarang tak sanggup. PLN gak sanggup. Alasannya masyarakatnya kecil. Rugi,” terang Hasim.
Menurut Hasim, Kampung Pulau Tunda, Desa Wargasara dihuni sekitar 1.000 warga dengan 400 kepala keluarga. Di kampung itu terdapat 300 rumah.
Saat ini, kebutuhan listrik warga di Kampung Pulau Tunda bersumber pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), hasil swadaya warga dengan kapasitas 100 KVA.
Selain PLTD, ada juga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan bantuan pemerintah. PLTS ini bertenaga 25 Kilo volt amper yang hanya bisa bertahan 2 atau 3 jam saja
Namun, selama ini PLTD dinilai lebih efektif dibandingkan PLTS. Karena PLTS kerapa terganggu jika cahaya matahari tak maksimal.
Listrik yang bersumber dari PLTD sendiri, hanya bisa dinikmati warga sejak pukul 18.00 – 22.00. Selebihnya warga harus gelap-gelapan. Warga akan kembali menikmati listrik pada esok harinya sekitar jam 10.00 pagi. Itu pun jika matahari bersinar terik.
“Gelap. Itu mah hal biasa,” ujar Hasim.
Percepat Pemerataan Tenaga Listrik
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono, mendesak dan mendukung pemerintah tetap membangun fasilitas kelistrikan untuk bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat. Terlebih saat pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa listrik menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Kita sudah 75 tahun merdeka, kalau masih ada daerah 3T, daerah remote yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan berikan dukungan percepatan,” tegas Sartono, di Jakarta, Rabu, 5, Agustus 2020, seperti dilansir dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com.
Dikatakan Sartono, faktanya memang masih ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat. Berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan sangat tergantung dengan adanya aliran listrik.
“Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran,” jelasnya.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi pun mengamini, banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terakses listrik. Masih ada ratusan desa, kebanyakan di kawasan Indonesia timur yang belum dapat menikmatinya.
Sanusi berpendapat, pemenuhan kebutuhan akan listrik sudah sangat mendesak. Di mana, hampir seluruh aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis listrik.
“Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” katanya.
Dia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karenanya berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik.
“Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan,” tuturnya.
Sementara, Presiden Joko Widodo sendiri sejak awal kepemimpinannya telah menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dari pinggiran.
Kementerian ini meyakini, pemerintah tetap berupaya untuk merealisasikan PR tersebut. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, progres elektrifikasi di Indonesia cukup signifikan. Hal itu, tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Tanpa Listrik Pembangunan SDM Sulit Terwujud
Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Kongkretnya, di masa pandemi covid-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet.
Praktisi pendidikan Indra Charismiaji mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini telah memasuki era digital. Oleh karena itu, menjadi permasalahan besar jika masih ada sekolah-sekolah di Indonesia yang teraliri listrik.
“Kalau bicara listrik itu sesuatu ya sebelum digital. Jadi kalau sampai ini (listrik) belum tertangani, berat untuk ngomonga pembangunan SDM. Karena di tempat lain sudah bicata digital, sementara kita masih bicara listrik,” ungkapnya.
Tanpa didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai, dapat dipastikan kualitas pendidikan kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Pasalnya, teknologi sudah menjadi dasar dari semua aktivitas.
“Program besar kita adalah pembangunan SDM di era digital, bukan lagi di era non digital, maka mindsetnya harus komplit,” katanya.
Masa pandemi ini juga menjadi bukti bahwa dunia pendidikan tidak lagi bisa lepas dari teknologi. Dimana dasar dari teknologi adalah soal ada tidaknya listrik.
“Bicara wifi tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada listrik,” pungkas Indra.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
