Serang – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengakui telah terjadi ketimpangan antara wilayah di Tangerang Raya dengan wilayah di Banten selatan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat Untuk mengatasi disparitas tersebut adalah dengan membangun ruas Jalan Tol Serang-Panimbang.
BACA JUGA: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Banten Selatan dan Barat Prioritas
Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemprov Banten adalah dengan melakukan perbaikan pada sejumlah infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
Menghadiri seminar nasional di pendopo gubernur, Selasa (13/2/2018), Andika menyampaikan, Pemprov Banten telah membagi wilayah kerja terkait pembangunan infrastruktur. Tiga wilayah kerja tersebut yakni, wilayah 1 meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang; wilayah 2 meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dan wilayah 3 yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
“Wilayah kerja ini agar dapat mempermudah dalam meningkatkan potensi yang ada di masing-masing daerah,” ucap Andika.
Upaya lain dalam memecahkan persoalan disparitas antar wilayah yaitu, pembangunan dan perbaikan infrastuktur yang menghubungkan setiap wilayah. Pada tahun 2018 akan dilakukan groundbreaking Tol Serang-Panimbang yang diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Tol Serang-Panimbang sangat menguntungkan. Oleh karenanya, ruas jalan tol ini diharapkan dapat memecah disparitas,” harapnya.
Dari 760 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, tahun ini perbaikan akan dilakukan sepanjang 100 kilometer.
BACA JUGA: Ini Penjelasan LIPI kenapa Kemiskinan di Daerah Sulit Diatasi
Lebih lanjut kata Andika, pemprov juga tengah mempertimbangkan untuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung dalam upaya penanganan persoalan di daerah. Seperti halnya yang dilakukan Pemkab Serang dengan mendorong pegawainya membeli kerajinan khas daerah.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang hadir sebagai mengungkapkan, ada sejumlah isu strategis di Kabupaten Serang, salah satunya terkait dengan kemiskinan.
“Kita lakukan berbagai upaya melalui sejumlah program keroyokan seperti dari dinas koperasi perdagangan, dinas sosial, DKPP dan DPMD,” ujar Tatu.
Salah satu kebijakannya adalah dengan peningkatan UMKM. Bukan hanya pada program pembinaan dan permodalan, namun memberikan arahan khusus bagi para ASN untuk mendukung program tersebut.
“Seperti UMKM batik. Kita wajibkan ASN untuk membeli untuk dipakai pada hari tertentu, dan ini sudah berjalan,” katanya.(Nda)
