Banten Hits.com – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantah program Pemprop DKI Jakarta tentang kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) mandek. Hingga kini, program penopang ibukota negara itu diklaim masih tetap berjalan.
Kendati demikian Jokowi mengakui jika program kawasan Jabodetabekjur tersebut terkendala persoalan komunikasi.
Banten Hits.com – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantah program Pemprop DKI Jakarta tentang kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) mandek. Hingga kini, program penopang ibukota negara itu diklaim masih tetap berjalan.
Kendati demikian Jokowi mengakui jika program kawasan Jabodetabekjur tersebut terkendala persoalan komunikasi.
Beda halnya dengan Jokowi, Pemerintah Kota Tangerang malah menilai Jokowi hanya sebagai penerus dan tidak paham tentang program tersebut.
“Ini bukan program perdaerah saja, bukan milik Jakarta atau Jokowi, tapi seluruh daerah,” ujar Jokowi usai memberikan kuliah umum di Kampus UPH, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Kamis (11/04/2013).
Kendati demikikan Jokowi mengakui, bila selama ini program Jabodetabekjur memang mengalami sedikit kesulitan komunikasi. “Hanya perlu diperbaiki saja komunikasinya, terutama panitianya,” ujarnya.
Jokowi enggan apalagi sampai terpikir harus membubarkan kerjasama Jabodetabekjur. Sebab menurutnya, DKI Jakarta sudah bertemu dan berkoordinasi dengan pemerintah Banten, terutama kepada pihak Kota Tangerang.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Bappeda Kota Tangerang, Yayan Sofyan menilai Jokowi hanya penerus saja, sehingga kurang begitu mengerti perkembangan Jabodetabekjur seperti apa.
Yayan mengatakan, bukan hanya Kota Tangerang saja yang mengeluh soal kesalahpahaman komunikasi kepanitian Jabodetabekjur, melainkan beberapa daerah lain yang menjadi anggota.
“Jokowi itu penerus, kurang begitu paham. Bukan cuma Kota Tangerang saja yang mengeluh, tapi daerah lain yang anggota Jabodetabekjur mengeluh hal yang sama,” tutur Yayan.
Menurutnya, keluhan tidak berjalannya Jabodetabekjur itu adalah pada kurangnya komunikasi dan koordinasinya panitia Jabodetabekjur. Sehingga, apa saja yang menjadi permasalahan dan program Jabodetabekjur tidak seluruhnya terealisasi.
“Bahkan ada ketimpangan. Misalnya ada proyek perbaikan atau normalisasi sungai utama yang sudah dianggarkan pusat, tapi dikepanitian Jabodetabekjur ada program yang sama. Tidak ada program baru,” papar Yayan.
Makanya, lanjut Yayan, Kota Tangerang mengusulkan kepanitian dipegang oleh setara Menteri, bukan Gubernur. Dengan begitu, hemat birokrasi dalam mengurus segala program kerja yang diprogramkan.
“Benahi dulu saja kepanitiannya, ringkas jalur koordinasinya,” pungkas Yayan.
Semenjak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sempat beberapa kali melakukan pertemuan kepada sejumlah kepala daerah, Seperti Jawa Barat dan Banten untuk memantapkan program kawasan Jabodetabekjur yang tergabung dalam Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.
BKSP Jabodetabekjur itu bertujuan untuk mengatasi setiap persoalan pembangunan yang ada di kawasan tersebut, seperti banjir dan kemacetan. (Rie)
