Pengelolaan SMA Dilimpahkan ke Pemprov, Golkar Minta Pemkab Lebak Geser Anggaran Dikmen Bantu Kebutuhan Dikdas

Banten Hits – Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik swasta maupun negeri akan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi.

Terkait hal tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak agar biaya Pendidikan Menengah (Dikmen) yang dibiaya APBD Kabupaten didorong untuk membantu kebutuhan Pendidikan Dasar (Dikdas).

“Jadi anggaran Dikmen yang dibiayai Kabupaten kita harapkan bisa diperbantukan ke Dikdas. Makanya, dari sekarang kita sudah ingatkan Pemkab agar di APBD murni 2016 itu sudah bisa teralokasikan,” kata anggota Fraksi Golkar, Pipit Candra, kepada Banten Hits, Kamis (17/9/2015).

Kata dia, kebutuhan Dikdas tersebut meliputi gedung maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal tersebut melihat hingga saat ini masih banyak gedung sekolah yang memang masih harus mendapat perbaikan.

“Kita harapkan dengan anggaran yang diperbantukan untuk kebutuhan Dikdas bisa mengurangi jumlah sarana maupun prasarana pendidikan yang saat ini masih sangat perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.

Dibagian lain, anggota Komisi IV ini juga menyoroti persoalan alokasi jalan yang ditangani Dinas PU Bina Marga pada APBD Perubahan 2015. Pasalnya, di Perubahan, kebutuhan perbaikan jalan sangat menyedot anggaran.

Ia menyarankan, besarnya penambahan anggaran juga seyogyanya dibarengi dengan prioritas sesuai dengan tigkat mobilisasi yang tinggi. Artinya, penanangan jalan Kabupaten diharapkan difokuskan kepada jalan yang mempunyai arus kendaraan yang padat dan rentan mengalami kerusakan.

“Misalnya, Sampay-Malingping atau ruas jalan Rangkas-Leuwidamar yang memang dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil tambang pasir. Kalau tidak salah, untuk di perubahan ada penambahan sekitar Rp34 Miliar, ini kan tidak sedikit jadi kita harapkan PU memang benar-benar melihat prioritas,” paparnya. (Nda)