Tangerang – Pemerintah Provinsi (Provinsi) Banten melalui Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Revri Aroes didampingi Direktur PT. Banten Metro Transit Indonesia Thomas beserta Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (INKA) Agus Purnomo menemui Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Kamis (30/03).
“Saat ini kita memang lagi konsen untuk membenahi persoalan kemacetan di Kota Tangerang, dan penyelesaian persoalan kemacetan tersebut tentunya juga harus diselesaikan secara bersama-sama dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kota Tangerang, baik itu Jakarta, Kabupaten Tangerang maupun Tangerang Selatan,” terang Arief.
“Kebetulan kami juga telah lama ingin mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dengan menyediakan transportasi massal yang representatif,” sambungnya.
Namun, dikarenakan investasi di bidang transportasi yang dukup mahal, Pemkot Tangerang saat ini hanya mengoptimalkan BRT yang di tahun 2017 ini baru memiliki satu koridor yaitu Poris Plawad-Jatiuwung.
Untuk itu, wali kota meminta kepada PT. Banten Metro Transit Indonesia selaku pelaksana pembangunan untuk bisa melibatkan para pengembang dalam hal pembangunan infrastrukturnya, selain dapat mengurangi ongkos investasi, hal tersebut diharapkan juga akan lebih mengefektifkan operasional LRT.
“Makanya trasenya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol dengan pengembang seperti Alam Sutera mereka siap untuk berkolaborasi,” ujarnya.
Jika berjalan, LRT yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan tepatnya dari Stasiun Rawa Buntu menuju Stasiun Batuceper akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Kereta Bandara, KRL, BRT dan juga MRT yang saat ini sedang dibangun. Dengan panjang sekitar 22,3 KM LRT itu nantinya bisa diakses dengan harga tiket terdekat Rp4.000 dan terjauh Rp10.500.
“Makanya kalau bisa segera dieksekusi biar tidak jadi wacana lagi,” tegas wali kota.
Sementara itu, Dirut PT. Banten Metro Transit Indonesia, Thomas menjelaskan bahwa untuk pembangunannya pihaknya telah membentuk konsorsium yang salah satu anggotanya adalah PT. INKA. Thomas menjelaskan bahwa untuk pembiayaannya murni bersumber dari perusahaan swasta.
“Pra FS sudah ada sejak tahun 2014. Dan sekarang FS-nya sudah ada,” jelasnya.
“Kalau izin sudah keluar, lahan ready dua tahun selesai, dari INKA sendiri untuk pengadaan keretanya menyanggupi 18 bulan,” tandasnya.(Humas Pemkot Tangerang)
