Tangsel – Hari Perumahan diharapkan menjadi momentum meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Apalagi, jika melihat lingkungan strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin padat.
Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie berharap, pengembang perumahan dapat menjalankan program bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), khususnya rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Benyamin menyebut, backlog rumah di Indonesia saat ini mencapai 11,4 juta unit. Sementara di Tangsel, selisih pasokan dan permintaan rumah mencapau 48.008 unit.
“Bisa bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk,” kata pria yang akrab disapa Bang Ben, usai memberikan materi dalam seminar pengelolaan PSU dan pembangunan hunian berimbang, di Hotel Grand Zurym BSD, Serpong, Rabu (17/5/2017).
Ben meminta pengembang terus meningkatkan pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembangunan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan rumah beserta PSU terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.
Pembangunan PSU perumahan wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah, keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian dan ketentuan teknis pembangunan, dan sarana. Prasarana serta utilitas umum tersebut harus diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selain diperlukan pengelolaan PSU yang tertib dalam rangka pemenuhan rumah layak huni, terutama MBR, maka pembangunan perumahan dengan hunian berimbang juga harus segera dicanangkan sebagai komitmen bersama antara pelaku pembangunan dengan Pemkot Tangsel, dimana pelaku pembangunan rumah komersial diwajibkan untuk membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya.(Nda)
