Serang – Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2018, perusahaan harus membayarkan THR kepada karyawannya paling lambat H-7 hari raya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Abdul Gofur mengatakan, pihaknya akan ikut mengawasi dengan ketat pembayaran THR perusahaan kepada karyawan. Hal ini untuk memastikan tidak ada perusahaan nakal yang mengabaikan kewajibannya.
“Kita dari DPRD akan itu serta melakukan pengawasan baik di daerah industri maupun non industri,” kata Gofur kepada Banten Hits, Selasa (29/5/2018).
BACA JUGA: THR Bagi Pegawai di Bawah 1 Tahun Diberikan Proporsional
Daerah industri di Kabupaten Serang berada di Serang Barat, ada sekitar 500 industri di daerah tersebut. Akan tetapi, dirinya belum mendapat laporan bahwa ada perusahaan yang tidak akan memberikan THR.
“Belum ada,” ujar poltisi PKB ini.
Gofur menegaskan, DPRD akan mendesak kepada Pemkab Serang untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti tidak membayarkan THR.
“Sebagai legislatif akan meminta kepada kepala daerah untuk mencabut izinnya, karena itu adalah sebuah pelanggaran,” tandasnya.
THR 1 bulan gaji diberikan kepada karyawan yang memiliki masa kerja selama 12 bulan atau lebih. Sementara, bagi karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan juga berhak mendapat THR secara proporsional sesuai perhitungan yang ditetapkan, yakni masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan gaji.(Nda)
 Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2018, perusahaan harus membayarkan THR kepada karyawannya paling lambat H-7 hari raya){kind=link}