Pandeglang – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang akan segera memetakan mitigasi bencana dan menetapkan sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Presiden No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
Dalam Perpres tersebut, sempadan pantai dijelaskan adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Jika aturan ini ditetapkan, maka tak boleh ada bangunan di area yang ditetapkan sempadan pantai tersebut.
Perpres itu mewajibkan pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai, wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
“Penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari ancaman bencana alam, sehingga kami berkomitmen aturan yang mengatur tata ruang ini harus betul-betul di patuhi,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita, Sabtu, 12 Januari 2019.
Irna mengimbau, agar para pengusaha wisata untuk membangun tempat-tempat evakuasi dan informasi, agar para wisatawan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
”ini wajib hukumnya,” tegasnya.
Irna memastikan akan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana, agar masyarakat lebih faham dan memiliki pengetahuan dalam menghadapi berbagai bencana.
“Kita harus pikirkan mereka, anak-anak mereka, jangan sampai menjadi korban bila terjadi bencana,” tandasnya. (Rus)
