Lebak – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi menyebut masih banyak daerah di Indonesia yang dalam melaksanakan kegiatan tidak sejalan dengan visi Kepala daerah.
“Masih banyak daerah yang melaksanakan kegiatan tapi tidak nyambung dengan visi kepala daerah,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Yusuf Ateh, saat menghadiri Penyusunan dan Pemaparan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Grand Kemang Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.
Yusuf mengungkapkan tidak selarasnya antara kinerja OPD dengan visi kepala daerah membuat sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) tidak terbangun secara sempurna lantaran adanya kelemahan dalam penyusunan perencanaan, yang seharusnya dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
“Visi kepala daerah merupakan indikator kinerja utama dalam penyusunan anggaran beserta target yang terukur,” ungkapnya.
Untuk membangun pemerintahan yang baik, saran Yusuf, sudah seharusnya pemerintah daerah harus berani mengambil kebijakan yang bersifat membangun demi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus tegas dan berani mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat,” imbaunya.
Reporter: Fariz Abdullah
Editor: Darusalam Jagad Syahdana
