Pandeglang – Sekertaris Dewan atau Setwan DPRD Pandeglang, Andi Kusnardi belum bisa menjelaskan serapan anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang yang menyedot anggaran sebesar Rp44,256 Miliar dari APBD Pandeglang.
“Serapannya belum ada laporan, kan setiap 3 bulan laporannya. Akhir April Triwulan pertama, itu wajib dilaporkan,”kata Andi, Rabu, 11 Maret 2020
Menurut Andi, Wakil Rakyat itu sudah sekitar 6 kali melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar daerah. Dari anggaran sebesar itu, DPRD akan menghasilkan produk hukum yang di usulkan oleh Pemkab maupun inisiatif DPRD.
“Satu bulan kan tiga kali perjalanan dinas, dalam daerah dan luar daerah. Hasilnya dari ( Rp44,2 Miliar) itu Perda inisiatif DPRD dan Pemda. Keluar daerahnya itu, ya untuk membahas Perda,” jelasnya.
Adapun keempat Perda itu yakni, Perda Kearusutamaan Gender, Kepemudaan, PDAM dan Perda Perlindungan Anak.
Andi menegaskan, anggaran Rp44,2 miliar itu sudah sesuai HPS dan aturan yang ada. Bahkan, perencanaanya juga sesuai dengan peraturan Bupati dan sudah di setujui oleh Gubernur.
“Aturannya sesuai HPS, kan kunjungan itu ada HPS nya, enggak sembarangan,” pungkasnya.
Sementara Anggota Badan Anggaran DPRD Pandeglang, Ade Muamar memilih tidak banyak bicara soal anggaran perjalanan dinas yang fantastis itu.
“Ke Ketua (Banggar) aja itu mah,” singkatnya.
Namun sayangnya, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi tidak memberi jawaban saat di konfirmasi Bantenhits. Bahkan, ketika di temui di kantornya Udi sedang tidak ada.
“Bapaknya lagi keluar, tidak ada,” kata salah satu staf DPRD
Adapun rincian anggaran Rp44,2 miliar yang tertuang dalam SIRUP RUP Setwan DPRD Pandeglang, dijelaskan, anggaran kegiatan pembahasan rancangan Perda sebesar Rp4.812.000.000, sosialisai Perda Rp158.000.000, penyusunan Raperda Inisiatif DPRD dan Propemperda Rp 2.622.300.000.
Sementara anggaran Rp45 juta untuk peningkatan kapasitas aparatur. Anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan OPD sebesar Rp144 juta. Kordinasi pimpinan DPRD Rp8.546.100.000.
Sementara untuk pembahasan pertanggungjawaban APBD sebesar Rp1.019.300.000. Penyusunan Renja DPRD dan Evaluasi Kinerja DPRD Rp3.988.500.000 dan pembahasan APBd Perubahan sebesar Rp1.739.800.000
Selain itu juga masib ada anggaran pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dan Evaluasi Program sebesar Rp1.986.800.000, pembahasan LKPJ dan Pansus non Perda Rp1.863.200.000.
Kunjungan kerja komisi-komisi sebesar Rp11.979.700.000, terakhir peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp1.264.350.000.
Editor: Fariz Abdullah
