Serang – Kritikan dan saran dari massa aksi yang tergabung dalam beberapa organisasi mahasiswa pada momentum HUT Kabupaten Serang ke-494, akan menjadi semangat dan energi baru bagi para wakil rakyat dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Serang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mengaku telah menyerap dan mengakomodir aspirasi, kritikan dan saran dari para aktivis mahasiswa yang menginginkan dan menaruh harapan adanya perubahan di semua sektor pembangunan.
Ada beberapa catatan penting yang akan digubris oleh DPRD dalam mewujudkan sebuah harapan masyarakat, di antaranya persoalan disabilitas, pengangguran, kemiskinan, lingkungan dan sebagainya.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, persoalan disabilitas akan menjadi bahasan skala prioritas di dalam Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD pada 2021 mendatang.
“Aksi hari ini bagus. Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan keinginan teman-teman yang aksi. Terkait disabilitas, ini akan menjadi bahasan di Bapemperda untuk menjadi skala prioritas di 2021,” kata Ulum usai menemui massa aksi, di depan Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis, 8 Oktober 2020.
Sementara, kata Ulum, untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Serang. DPRD ke depan akan mengagendakan skema pelatihan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Kabupaten Serang.
“Pelatihan kewirausahaan untuk mengatasi pengangguran, 2021 kita agendakan. 2020 bicaranya Covid-19 semua, nggak ada cerita lain,” ungkapnya.
Begitu juga, lanjut Ulum, persoalan lingkungan akan menjadi kajian komprehensif dan akan mendoron ke komisi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi dan memiliki kewenangan terhadap lingkungan.
“Lingkungan ini akan menjadi kajian komprehensif dari teman-teman mahasiswa, nanti kita akan dorong sesuai komisi terkait, apa yang menjadi kewenangan dan siapa yang menjadi kewenangan itu yang akan disampaikan ke teman-teman komisi,” tuturnya.
Meski demikian, politisi Golkar ini berharap diusia 494 tahun Kabupaten Serang adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Serang.
“Pembangunan belum maksimal, karena di periode Bu Tatu itu mengejar infrastruktur jalan. Dari 601,13 kilometer jalan rusak kewenangan Kabupaten Serang, mestinya tahun ini selesai. Tapi karena ada Covid-19, menyisakan 40 kilometer,” pungkasnya. (Advertorial)
