Connect with us

Berita Terbaru

Ada Lahan Produktif Milik Pemerintah 376 Ha, Ketua DPRD Kota Serang Dorong Pemkot Ambil Alih Agar Bisa Diberdayakan Warga

Published

on

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi akan mendorong Pemkot Serang ambil Alih lahan seluas 376 hektar di Cangkring, Kasemen. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi memastikan akan mendorong Pemkot Serang untuk mengambil pengelolaan lahan pertanian produktif milik pemerintah sekitar 376 Ha yang berlokasi di Cangkring, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Budi menjelaskan, selama kurun waktu beberapa tahun kebelakang pengelolaan lahan tersebut dipegang orang pihak lain.

Sehingga, hasil dari yang didapatkan dari lahan milik Pemkot Serang tidak masuk kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Padahal, masyarakat yang menggarap lahan tersebut selalu membayar sewa lahan tersebut tiap tahunnya. 

BACA :  Pistol Begal Sadis Penembak Istri Ojek Online di Pekojan Rakitan

“Jadi gini. Lahan itu nantinya akan di kelola oleh masyarakat Kota Serang dengan sistem sewa lahan ke Pemkot Serang,” kata Budi kepada awak media, Kamis 19 November 2020.

Sekema ini, lanjut Budi, akan menguntungkan masyarakat karena sewa lahan sangat murah, tak hanya itu, masyarakat yang menyewa lahan dikhususkan beridentitas KTP Kota Serang. 

“Kan itu bagus bagi masyarakat yang mau bertani yang tidak punya lahan bisa sewa dengan murah ke Pemkot Serang. Kalau ke pihak lain jauh lebih mahal,” papar Budi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang ini pun menuturkan, mengenai tarif sewa sendiri akan dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pemerintah dengan masyarakat. Agar tidak ada yang keberatan.

BACA :  Rumah Warga di Legok Disapu Angin

“Misal, sewa lahan untuk per hektar nya itu senilai Rp 6 juta per tahun kan lumayan kalau di kalikan 376 Ha berapa yang masuk ke kas daerah. Tapi, tarif itu belum final harus di musyawarahkan dahulu,” tuturnya.

Tak hanya itu, dikatakan Budi, ke depan lahan ini nantinya akan dikelola oleh Agro Bisnis. Namun, hal itu menunggu rampungnya mengenai aturannya. “kalau Perda Agro Bisnis sudah jadi maka ini langsung akan di kelola oleh BUMD,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler