Connect with us

Berita Terbaru

Keras! Orang Banten yang Jadi Sekretaris Menristek Era SBY Sebut Pemerintah Ingkar Janji soal Anggaran Riset

Published

on

Wakil rakyat dari Banten, Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS), Mulyanto saat rapat di Gedung DPR RI. (Foto: Dok. Tim Media Mulyanto)

Jakarta – Pemerintah Indonesia disebut ingkar janji soal rencana konsolidasi anggaran riset di berbagai kementerian dan lembaga Pemerintah. Karena faktanya, alih-alih menambahkan, anggaran riset dalam RAPBN 2022 justru susut hingga sepertiganya.

Pernyataan tersebut disampaikan wakil rakyat asal Banten, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Mantan Sekretaris Menristek saat era SBY ini mengatakan, postur anggaran riset yang kecil ini menunjukan komitmen Pemerintah untuk mengembangkan kegiatan riset tidak terbukti.

BACA :  Dua Pasangan Muda-Mudi di Serang Kepergok Petugas Saat Asik Pesta Sabu di Perum Kelapa Gading

Padahal sebelumnya, saat ingin membentuk BRIN, Pemerintah mengatakan anggaran riset akan dikonsolidasikan dalam satu lembaga. Tujuannya agar efisien dan efektif.

“Janji Pemerintah ingin mengkonsolidasikan anggaran riset melalui BRIN ternyata cuma janji kosong,” kata Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN dan Kepala LPNK Ristek, Selasa, 24 Agustus 2021.

Mulyanto melihat, dalam APBN 2021 dan RAPBN 2022, ternyata anggaran riset semakin merosot. Beberapa kementerian yang telah melikuidasi Balitbang-nya tidak punya lagi mata anggaran Riset dan Inovasi Iptek. Tersisa hanya 9 Kementerian yang mempunyai anggaran riset.

Namun naasnya, anggaran riset dari kementerian yang melikuidasi balitbangnya berganti dengan nomenklatur mata anggaran lain, anggaran riset tersebut tidak dipindah on top masuk menjadi anggaran riset di BRIN.

BACA :  Tatu Chasanah atau Asep Rahmatullah, Siapa Ketua Dekopin Banten yang Sah versi Pemerintah?

Akibatnya secara konsolidatif nasional, dengan terbentuknya BRIN, alih-alih anggaran riset nasional bertambah, yang terjadi justru sebaliknya, melorot.

“Dalam RUU APBN tahun 2022 ada 13 Kementerian dan 6 LPNK Ristek (termasuk BRIN), yang memiliki nomenklatur anggaran Riset dan Inovasi Iptek dengan total anggaran hanya Rp 5 triliun,” ungkapnya.

Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Mulyanto, menurut data Kemenristek, anggaran riset mencapai Rp 15 triliun dari total anggaran iptek (goverment budget on research and development/GBORD) yang sekitar 36 triliun Rupiah.

Kalau angka-angka tersebut akurat, maka merosotnya anggaran riset nasional ini cukup signifikan, dari Rp 15 T menjadi hanya Rp 5 T. Tersisa hanya sepertiganya.

“Jadi sangat wajar kalau kita mempertanyakan janji Pemerintah untuk mengkonsolidasikan anggaran riset di balik pembentukan BRIN ini,” imbuh Mulyanto.

BACA :  Raih Penghargaan IRSA 2018, Kota Tangerang Jadi Pelopor Kendaraan yang Berkeselamatan

Pria yang tinggal di kawasan Kota Tangerang Selatan ini membeberkan, anggaran iptek berdasarkan Data Kemenristek dimetahui untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 33 T, Rp 35 T, dan 36 triliun.

Dari anggaran iptek tersebut dialokasikan anggaran riset sebesar 50 persennya. Selebihnya untuk gaji dan dukungan manajemen lainnya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler