Jakarta – Kritik keras kembali dilontarkan Himpunan Mahasiswa Banten atau HMB Jakarta terkait aksi buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH.
Ketua Umum HMB Jakarta, Muhammad Fahri menyebut, terjadinya aksi buruh sampai menduduki kantor Gubernur Banten adalah dampak dari arogansi Wahidin Halim.
Menurut Fahri, pernyataan yang dikeluarkan Wahidin Halim itu sendiri yang menjadi pemantik eskalasi aksi buruh. Buruh merasa geram dengan ucapan Gubernur Banten yang meminta pihak perusahaan mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai (UMP).
“Menurut saya eskalasi aksi buruh yang terjadi beberapa hari lalu adalah dampak dari ucapan Wahidin Halim itu sendiri. Wahidin Halim selaku Gubernur Banten seharusnya bisa lebih rendah hati menyikapi aksi buruh ini, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi dengan buruh. Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan buruh.” kata Fahri melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Selasa, 28 Desember 2021.
“Lagi pula aspirasi buruh meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sesuatu yang wajar karena bagian dari hak. Saya mensupport perjuangan para buruh dalam upaya menaikan upah. Naiknya upah pekerja secara ekonomi akan menaikan daya beli masyarakat, jika daya beli masyarakat naik maka ekonomi juga akan tumbuh. DKI Jakarta juga bisa kok menaikan UMP 5,1 persen. Jadi saya menyarankan Pak Wahidin bisa belajar ke Pak Anies Baswedan dalam merevisi UMP,” lanjut Fahri.
Baru Terjadi Gubernur Tuntut Rakyat
Fahri mengaku miris melihat tindakan Gubernur Banten yang menuntut buruh ke ranah hukum. Dalam sejarah Provinsi Banten, baru kali ini ada Gubernur menuntut rakyatnya.
“Saya merasa miris. Miris sekali. Ini sejarah kepemimpinan Provinsi Banten, baru kali ini Gubernur menuntut rakyatnya sendiri sampai ke ranah hukum cuma karena persoalan buruh memperjuangkan hak-haknya. Okee bicara hukum adalah profesionalitas, tapi Pak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten nyaris tidak ada upaya membangun komunikasi yang baik dengan buruh,” tegas Fahri.
Fahri juga mengapresasi kinerja aparat kepolisian dan Satpol PP yang sudah mengawal aksi unjuk rasa buruh dari awal sampai akhir.
Menurutnya Polri dan Satpol PP sudah melakukan kinerjanya dengan baik, sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih parah.
“Justru saya mengapresiasi kinerja Polri dan Satpol PP dalam mengawal aksi unjuk rasa buruh kemarin. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, tuntutan aksi juga tidak dipenuhi oleh gubernur, namun tidak sampai terjadi tindakan anarkis atau chaos yang begitu parah,” kata Fahri.
Kapolda Harus Mediasi
Fahri meminta Kapolda Banten menjadi pihak mediasi antara buruh dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur untuk mencari solusi terbaik. Fahri juga menyarankan supaya Gubernur Banten meminta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung perasaan buruh.
“Dengan rendah hati saya meminta Kapolda Banten menjadi pihak mediasi atau pihak yang mendamaikan antara buruh dengan pemprov Banten dalam hal ini gubernur,” ucap Fahri.
“Saran saya Pak Wahidin Halim perlu minta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung buruh, buruh juga perlu minta maaf karena sudah menggeruduk kantor gubernur. Saya sangat memahami posisi buruh yang sudah menyampaikan aspirasi berkali-kali tapi tuntutannya tidak dipenuhi bahkan nyaris tidak diberi ruang berdiskusi dengan Pemprov Banten,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fahri meminta support dari semua elemen masyarakat supaya berada di barisan buruh. Dan meminta pihak penguasa tidak menyuruh penggonggong-penggonggong untuk mengutuk aksi buruh.
“Para pendukung Gubernur Banten gak harus juga murka ke buruh, justru harus ingatkan gubernur Wahidin Halim untuk sering melatih dan membiasakan bicara yang adem-adem. Kami salah satu entitas masyarakat Banten dalam hal ini HMB Jakarta siap berjuang bersama buruh, mengingat hampir sebagian besar keluarga dari para mahasiswa juga adalah buruh,” kata Fahri.
Fahri juga menyoroti pernyataan BEM Nusantara provinsi Banten yang mengutuk buruh dan mendesak Kapolda Banten bertindak tegas kepada buruh.
“Pernyataan BEM Nusantara Provinsi Banten ini seperti dagelan yang sangat tidak lucu. Curiga saya sih mereka mahasiswa-mahasiswa masuk angin yang cari recehan. Kalau saya boleh cek jangan-jangan keluarga mereka juga buruh. Baru kali ini di Banten ada aliansi BEM mengutuk upaya perjuangan kesejahteraan rakyat,” pungkas Fahri.
Buruh Korban PHP
Seperti diberitakan sebelumnya, buruh yang sakit hati dengan ucapan Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH yang meminta agar pengusaha mengganti pekerja yang mau digaji dengan 2,5 juta hingga Rp 4 juta, menggelar aksi unjuk rasa hingga menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Rabu, 22 Desember 2021.
Namun, aksi buruh ini membuat suami dari Niniek Nuraini ini murka. Melalui kuasa hukumnya, Asep Abdullah Busro, WH melaporkan buruh yang menduduki ruang kerja gubernur ke Polda Banten, Jumat, 24 Desember 2021.
Tak tanggung-tanggung, ada empat pasal yang dipersangkakan Wahidin Halim kepada Buruh, yakni Pasal 207 KUHP tentang pidana penghinaan terhadap terhadap penguasa yang sah, kemudian tentang perusakan Pasal 170 KUHP, Pasal 160 KUHP dan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dalam UU ITE.
Polda Banten pun disebut secara marathon sejak Sabtu-Minggu, 25-26 Desember melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap sejumlah buruh yang terlibat dalam aksi pendudukan kantor gubernur.
Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriadi menyebut, sudah tiga buruh yang diperiksa Polda Banten.
KSPSI pun tak tinggal diam. Mereka langsung melakukan pendampingan hukum, baik terhadap buruh yang menjalani pemeriksaan, maupun terhadap keluarga buruh.
“Tiga orang yang dipanggil, sudah didampingi advokat. Masih di dalam,” kata Supriadi, Minggu, 26 Desember 2021.
Supriadi mengungkapkan, selain kecewa dengan pernyataan gubernur yang meminta perusahaan mengganti pekerja yang mau digaji Rp 2,5 – 4 juta, para buruh nekat menduduki ruang kerja Gubernur karena kesal jadi korban PHP alias pemberi harapan palsu.
Saat unjuk rasa berlangsung, kata Supriadi, buruh sempat diminta mengirimkan perwakilan sebanyak 50 orang untuk audiensi. Namun, hingga menjelang petang para perwakilan belum juga mendapatkan kepastian.
“Iya kecewa dengan ucapan asal bunyi Gubernur. Sebelum kejadian, diminta 50 orang audiensi. Tapi itu juga tidak tahu dengan siapa, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Perwakilan seolah-olah digantung begitu saja,” terangnya.
WH Tak Berjiwa Pemimpin
Kritik keras dilontarkan aktivis buruh kepada Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH setelah melaporkan buruh yang menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga berujung pendudukan ruang kerja gubernur ke Polda Banten.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Puji Santoso, mentalitas WH, dapat terlihat jelas dan terukur tidak berjiwa pemimpin.
Sebab, belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat buruh, justru WH malah ingin memenjarakan buruh pasca-aksi, Rabu 22 Desember 2021.
“Kalau benar aksi buruh kemarin sampai dibuat laporan polisinya, maka WH tidak memiliki jiwa kepemimpinan,” kata Puji kepada awak media, 25 Desember 2021.
Puji mempertanyakan, dasar laporan tersebut sehingga jangan sampai ada kesan pengacara hanya membuat laporan untuk menyenangkan pimpinan semata, tapi tidak ada dasar yang kuat bahkan menghilangkan sisi kemanusiaan.
“Jangan sampai laporan ini hanya untuk membuat senang bos saja, tapi tidak memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap buruh,” ungkapnya.
Editor: Fariz Abdullah
