Berita Lebak- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak berharap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan bencana bisa disahkan di tahun 2023.
Bukan tanpa alasan, salah satu dari 38 raperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Lebak itu dinilai amat dibutuhkan.
Ya, Kabupaten Lebak yang disebut sebagai ‘Sueprmarket’ bencana memerlukan Perda tersebut untuk menyusun langkah-langkah penanggulangan bencana.
Kepala BPBD Lebak Febby Rizki Pratama mengatakan, Perda Penanggulangan Bencana diperlukan pemerintah daerah sebagai dasar payung hukum dalam menyusun rencana penanggulangan bencana.
“Didalamnya ada sinkronisasi, rencana tata ruang wilayah (RTRW), kebijakan penanggulangan bencana, RDTR (Rencana detail tata ruang), terus sebagai dasar penyusunan rencana kontijensi (rekon),”kata Febby, Kamis, 9 Maret 2023.
“Kalau tidak ada perda itu kita akan sulit,”tambahnya.
Menurut Febby, kehadiran perda sebagai payung hukum yang kuat nantinya akan mendorong lebih kuat langkah-langkah dalam menyusun rencana penanggulangan bencana di kabupaten Lebak.
“Misalnya dalam amanat perda itu berbunyi bahwa RTRW harus disusun berdasarkan peta risiko bencana BPBD, nah itu ada kekuatan untuk kita disinkronkan dalam perencanaan tata ruang wilayanya,” jelas Febby.
Ia berharap, Raperda Penanggualangan Bencana menjadi raperda yang masuk dalam prioritas untuk bisa dibahas dan disahkan pada tahun ini.
“Ini urgent lho karena selama ini kita enggak punya RPB (Rencana penanggulangan bencana),”tandasnya.
“Kita hanya punya rekon tsunami itu pun dibuatkan oleh BNPB bukan dari kita, dan itu juga harusnya diperbaharui karena dapatnya dari pusat. Kalau ada perda kita bisa buat sendiri,”sambung dia.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
