Berita Tangerang – Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini justru disebut membelenggu guru. Sehingga kurikulum tersebut tak mencerimnkan kata ‘merdeka’.
Pandangan tersebut disampaikan raktisi pendidikan, Dr. Novi Elizabeth Ayuna pada saat berbincang dengan BantenHits.com di wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu 24 Juni 2023.
Seperti diketahui, saat ini kurikulum pendidikan yang diberlakukan di Indonesia adalah Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka mulai digaungkan di Indonesia di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka tersebut menggantikan Kurikulum 2013 yang diberlakukan sebelumnya.
Perempuan cerdas yang juga caleg Partai Perindo ini menyebut, sejumlah persoalan menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan di Indonesia mulai dari kurikulum, ketimpangan sarana dan prasarana hingga dikotomi negeri dan swasta, bahkan hingga persoalan asupan gizi sang anak atau yang disebut stunting.
“Seorang guru sebagai tenaga pendidik harus mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kurikulum, jangan dibelenggu dengan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu,” ujar Novi.
Warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini mengungkapkan, perilaku anak didik di dunia maya akibat pengaruh dunia digitalisasi saat ini sudah sangat memprihatinkan terhadap perkembangan mental dan akhlak anak. Seperti yang terjadi di dunia anak didik saat ini terkait maraknya tawuran, bullying (perundungan), narkoba hingga berita hoaks yang menghantui dunia pendidikan lewat media sosial atau medsos.
“Kurikulum pendidikan itu harus dibenahi, ini memang orang-orang pendidikan di akar rumput yang memahami, beri kebebasan guru berkreasi dan berinovasi dalam mendidik muridnya, apalagi dunia medsos sangat mempengaruhi anak-anak usia sekolah,” ungkap Novi.
Selain itu, lanjut Novi, perlakuan antara sekolah swasta dan negeri pun disebutnya tak adil yakni dengan perlakuan yang berbeda. Perhatian pemerintah secara umum lebih kepada sekolah negeri dibanding sekolah swasta. Terlebih pada pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian pada terapan tertentu.
“Misalnya saja untuk bantuan di sekolah negeri bertumpuk, malah ada yang belum dibuka masih dalam kardus, sementara untuk swasta nyaris tidak ada bantuan sama sekali,” ujarnya.
Menanggapi pendidikan swasta gratis yang tahun ajaran 2023-2024 saat ini yang mulai diberlakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Tangerang, di 146 sekolah swasta tingkat SD dan SMP, Novi sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun dia mengingatkan soal mutu pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta gratis harus sama dengan sekolah negeri unggulan.
“Mutu pendidikan harus diutamakan, gratis itu tidak boleh diartikan karena gratis jadi asal-asalan, kan gitu biasanya di masyarakat,” ucapnya.
Perempuan yang juga aktif di beberapa organisasi ini, kini tengah memberanikan diri menjadi bacaleg DPR-RI dari Dapil Tangerang Raya. Dia bercita-cita ingin memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia dan menjawab berbagai tantangan di jaman yang semakin canggih saat ini.
“Wajib belajar di Indonesia sudah tidak relevan lagi 9 tahun, sekarang ini sudah harus 12 tahun atau SMA/SMK sederajat, karena di negara maju itu pendidikan minimal sampai high school atau SMA, kalau di Indonesia cuma sampai SMP saja,” terangnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
