Serang – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) meminta kasus dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik PNS Sekda Banten Ranta Soeharta yang tengah ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bebas dari intervensi pihak mana pun.
JRDP percaya KASN bisa menjaga marwah lembaga dan mengedepankan independensi dalam melakukan tugas dan fungsinya. JRDP berharap hasil kajian pelanggaran Sekda Banten tersebut bisa segera keluar.
“Sebagai masyarakat JRDP tetap berharap semoga penyelesaian kasus pelanggaran etika ASN dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berharap KASN bekerja dengan baik,” kata Koordinator JDRP Nana Subhana kepada Banten Hits, Jumat (9/2/2018).
Saat ditanya sikap Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang terkesan tak punya komitmen penegakan aturan untuk birokrat, Nana justru menilai kewenangan penanganan pelaanggaran ASN setingkat Sekda bukan kewenangan gubernur.
“Biarlah sikap gubernur dan wakil gubernur seperti itu, yang penting mereka (WH-Andhika) tahu bahwa sedang ada pelanggaran terhadap UU ASN yang dilakukan oleh sekda. Lagi pula kewenangan penanganan pelanggaran ASN setingkat sekda provinsi kan ada di Kemendagri,”pungkasnya.
Sebelumnya, KASN memastikan, langkah politik Ranta di Pilkada Kota Serang melabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik PNS.
“(Dalam) PP Nomor 42, (ASN) gak boleh seperti itu. Dalam kontek PP iya (melanggar),” kata Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Pendidikan KASN Sumardi usai menjadi pemateri Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Netralitas ASN pada Pilkada Kota Serang 2018 di salah satu hotel di Serang, Selasa (7/2/2018).(Rus)
