Connect with us

METROPOLITAN

Demokrat Tempuh Jalur Politik Perjuangkan Program Berobat Gratis, WH dan Iti Tak Satu Suara

Published

on

Demokrat Banten

Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya.(Dok.Banten Hits)

Serang – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya bereaksi soal program berobat gratis menggunakan KTP yang ditolak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Program ini merupakan program andalan Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga kader Partai Demokrat.

Perempuan yang juga Bupati Lebak ini memastikan, program berobat gratis di Banten dapat terealisasi.

“Kami bisa memastikan program ini bisa terealisasi dan bisa dirasakan dan dapat terwujud sesuai harapan masyarakat. Didalam undang-undang pengobatan gratis merupakan hak masyarakat sesuai amanat konstitusi dan amanat undang-undang 1945,” ungkap Ketua DPD Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya di Kantor DPD Demokrat Banten belum lama ini.

BACA JUGA: Puskesmas di Lebak Membiarkan Pasien Kritis Naik Ojek

Untuk keberlanjutan program, Iti mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Dalam waktu dekat, Wahidin akan membawa persoalan ke DPR RI untuk melakukan audiensi dengan komisi IX dan ketua DPR soal program tersebut.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan pak gubernur akan melakukan audiensi dengan komisi IX dan pimpinan DPR terkait kebijakan yang sudah diluncurkan (dianggarakan berobat gratis) oleh Pemprov tetapi belum dilaksanakan,” ujar Iti.

“Fraksi Demokrat menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini belum bisa jalan, bukan Pemprov Banten tidak mengalokasikan anggaran. Tetapi ada beberapa yang mesti kita sinkronisasi lagi, disinergikan lagi dengan pemerintah pusat terkait program gratis,” tambah Bupati Lebak itu.

WH Bantah Pernyataan Iti

Terkait rencana audiensi dengan Komisi IX DPR RI untuk memperjuangkan program berobat gratis pakai KTP dibantah Wahidin Halim. Menurut WH, bukan dirinya yang akan audiensi melainkan mahasiswa.

“Itu mahasiswa (yang audiensi), kalau saya enggak. Gak ada masalah apa-apa (soal program berobat gratis). Mahasiswa juga mendukung kok. Undang-undang otonomi daerah ada kewajiban pemerintah daerah mengurusi kesehatan,” kilah WH kepada Wartawan di masjid Albantani, Jumat 9 Maret 2018.

Program berobat gratis menggunakan KTP bagi warga Banten ini tidak direstui pemerintah pusat karena berbenturan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten Ari Setiawan menyarankan Pemprov Banten memaksimalkan program JKN, karena pada dasarnya sama-sama ingin memberikan proteksi mendekatkan layanan kepada masyarakat saat ingin mendapatkan layanan kesehatan.

“Tidak harus berusaha heroik dengan menawarkan program yang kemungkinan besar rumit dilakukan,” terang Ari lewat rilis yang diterima Banten Hits, Sabtu (10/2/2018).

BACA JUGA: Pattiro ke WH-Andika soal Berobat Gratis: Tak Usah Heroik, Maksimalkan JKN!

Menurut Pattiro, Pemprov Banten harusnya memaksimalkan program JKN, karena pada dasarnya sama-sama ingin memberikan proteksi mendekatkan layanan kepada masyarakat saat ingin mendapatkan layanan kesehatan.

Lagi pula, kata Ari, ada agenda strategis universal health coverage (UHC) dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional, yang implementasinya harus tuntas sampai dengan level daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan baik, yang salah satu intruksinya dalam Inpres nomor 8 Tahun 2017 adalah memberikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program JKN.

BACA JUGA: Saran Pattiro ke WH-Andika soal Program Kesehatan Gratis

Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan program gratis dengan hanya menggunakan KTP buat warga Banten akan terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pemerintah pusat.

“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalannya yang belum mendapatkan BPJS mau diapain? Kita juga mengeluarkan dana untuk peserta BPJS, tapi masih ada yang belum tercover. Kalau kita sertakan kita membiayai Rp 600 miliar,” ungkap Wahidin Halim kepada awak media, Senin (5/3/2018).

BACA JUGA: Berobat Gratis Ditolak Pusat, WH: Masa Pemda Mau Bantu yang Belum Dapat BPJS Gak Boleh?

Bantuan sosial di bidang kesehatan, lanjut WH, bukan janji kampanye akan tetapi tanggung jawab sosial kepada warga Banten karena program tersebut untuk orang yang sakit yang kurang mampu.(Rus)

Trending