Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan program gratis dengan hanya menggunakan KTP buat warga Banten akan terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pemerintah pusat.
“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalannya yang belum mendapatkan BPJS mau diapain? Kita juga mengeluarkan dana untuk peserta BPJS, tapi masih ada yang belum tercover. Kalau kita sertakan kita membiayai Rp 600 miliar,” ungkap Wahidin Halim kepada awak media, Senin (5/3/2018).
BACA JUGA: Pattiro ke WH-Andika soal Berobat Gratis: Tak Usah Heroik, Maksimalkan JKN!
Pria yang populer dengan panggilan WH ini menegaskan, program berobat gratis yang digagasnya untuk membidik warga Banten yang datang ke rumah sakit dan belum tercover dengan BPJS.
“Kita membidik orang yang datang ke rumah sakit tapi harus dilayani. Nah itu, tapi kalau soal terintegrasikan sebenarnya konsepnya sama antara jamkesda, jamkesmas antara BPJS. Sebenarnya kewajiban warga. Tapi yang gak mampu bagaimana?” ujarnya.
“Aturan (programnya) yang belum tersentuh. Ada kewajiban pemda. Masa pemda yang mau bantu yang belum mendapatkan BPJS gak boleh. Di mana salahnya,” sambungnya.
Mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, anggaran yang disiapkan Pemprov Banten adalah yang diperuntukkan untuk warga belum mendapatkan bantuan program kesehatan.
“Bahwa yang kita bantu, yang kita anggarkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan BPJS. Kalau pemerintah yang tanggung terlalu berat Rp 600 miliar dari APBD kita itu. Di samping kita udah bantu Rp 100 miliar (untuk) mereka yang sudah mendapatkan BPJS. Kita ingin membantu orang yang belum mendapatkan BPJS. Ketika (yang belum dapat BPJS) sakit, kita bayarin,” terangnya.
WH Bantah Lobi Jokowi soal Berobat Gratis
Politisi Partai Demokrat ini juga menampik jika dirinya disebut melobi Presiden Jokowi supaya program berobat gratis di Banten bisa dilaksanakan. Ia mengaku hanya memberi tahu ke Jokowi jika ada warganya yang belum tercover dengan BPJS.
“Kita hanya memberikan pemberitahuan, kalau ada yang belum tersentuh dengan program (BPJS) ini. Kan masih ada sisa waktu sampai 2019,” tuturnya.
BACA JUGA: Program Berobat Gratis Masih Dilobi Wahidin Halim
Bantuan sosial di bidang kesehatan, lanjut WH, bukan janji kampanye akan tetapi tanggung jawab sosial kepada warga Banten karena program tersebut untuk orang yang sakit yang kurang mampu.
“Jadi program pemerintah daerah ini sebagai bentuk tanggung jawab soal kepada rakyat Banten bukan soal Kampanye, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan seharusnya kita boleh membayar yang sakit dan tidak tercOver BPJS. Kan gampang,” pungkasnya.(Rus)
 pemerintah pusat.){kind=link}