Hindari Tekanan dan Lobi-lobi, Pansus KTP di DPRD Juga Diharapkan Bisa Terbuka

Banten Hits – Delapan belas calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak periode 2015-2018 akan segera mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak.

Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, saat dikonfirmasi Banten Hits, memastikan, pembentukan Pansus KTP akan dilakukan pada pekan ini.

“Ya, Pansus KTP akan dibentuk minggu ini,” singkat Jun sapaan akrabnya melalui pesan singkatnya, Jum’at (19/6/2015)

Namun sayang, saat Banten Hits, mencoba menghubungi nya kembali melalui sambungan handphonennya untuk bertanya lebih jauh seputar Pansus yang akan dibentuk tersebut, Jun tidak mengangkatnya.

Terkait dengan akan dibentuknya Pansus anggota KTP Jilid IV tersebut, Presidium Front Aksi Mahasiswa Rakyat Banten (Fakrab) Yana Musalev, berharap, Pansus KTP tidak membuka celah ruang kompromi lantaran beberapa kali dibentuk, Pansus tidak menunjukan keseriusannya dalam memilih para calon anggota KTP yang mempunyai kualitas, kapabilitas dan integritas.

Pasalnya, di tengah lunturnya kepercayaan publik terhadap lembaga KTP saat ini hal tersebut akan menjadi tugas berat para anggota KTP terpilih nantinya dalam mengembalikan kepercayaan publik dengan kinerja maksimal. Hal tersebut akan bergantung kepada hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPRD.

“Jadi, kalau ada upaya untuk melemahkan Pansus, misalnya dengan berbagai tekanan atau lobi-lobi, Pansus harus bisa harus melawannya. Masyarakat, tentu tidak mengharapkan anggota KTP yang terpilih nantinya merupakan jagoan dari Parpol tertentu,” kata Yana saat berbincang dengan Banten Hits.

Kelemahan dan kekurangan KTP periode sebelumnya, diharapkan juga menjadi sorotan DPRD agar terdapat perbaikan terhadap lembaga yang sudah menjadi ikon Kabupaten Lebak tersebut.

“Hal kecil saja, bagaimana mungkin berbicara transparansi dan partisipasi publik KTP tidak mempunyasi situs web. Jadi, sulit menyikapi transparansi sementara KTP sendiri juga jauh dari prinsip transparan,” tuturnya.

Belum lagi, persoalan lain yang ada dalam tubuh KTP sebelumnya dimana ada sejumlah komisionernya yang justru bekerja pada bidang lain.

“Kita ingin, orang-orang yang nantinya duduk di sana (KTP) adalah orang-orang yang punya integritas dan serius dalam bekerja, bukan Komisioner kutu loncat yang akhirnya tidak fokus dalam bekerja,” harapnya.

Sementara itu, Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala), meminta, Pansus terlebih dahulu bisa mengundang Pansel KTP untuk mendengar paparan akhir mengenai kedelapan belas calon anggota KTP yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Pansus pun diharapkan bisa terbuka kepada publik saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota KTP.

“Kalau perlu undang media dan stakeholder terkait,” harapnya.(Rus)