Banten Hits – Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi menyatakan, salah satu penyebab Pandeglang dapat opini disclaimer karena Pandeglang dianggap lebih awal menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual, namun tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat.
(BACA JUGA : Geram dengan Opini Disclaimer, Erwan Siap Lakukan Perubahan)
Pernyataan tersebut dikemukakan Erwan Kurtubi seusai menghadari sidang paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Badan Legislatif Daerah dan Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK-RI dan Menetapkan Keputusan DPRD Tentang Tindak lanjut LHP BPK -RI, di Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (30/6/2015).
(BACA JUGA : DPRD Pandeglang Ajukan Lima Perda, Salah Satunya soal Bantuan Parpol)
Apa yang disampaikan Erwan Kurtubi tersebut dikecam oleh mahasiswa Pandeglang yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pandeglang (KRP) saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pandeglang, di Jalan A. Satriawijaya No. 1, Pandeglang, Kamis (2/7/2015). Mahasiswa bahkan menyebut pernyataan Erwan itu hanya akal-akalan.
Zaenal, salah seorang mahasiswa dalam orasinya mengatakan, pernyataan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi tersebut hanyalah muslihat belaka supaya publik terkecoh dengan opini murahan. Cara itu diembuskan untuk menutupi muka para pejabat.
“Padahal sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual sudah berjalan pada tahun 2013 dan memperoleh predikat WDP,” tegas Zaenal dalam orasinya.
Zaenal menambahkan, opini disclaimer bukan karena penerapan keuangan berbasis akrual atau tidak, melainkan Pemkab Pandeglang tidak pernah amanah dengan uang yang dikelolanya. Dengan basis akrual, kata Zaenal, justru BPK -RI mudah melihat bobroknya pekerjaan Pemkab Pandeglang.
“Jika pelaporan itu valid, dengan metode apapun, oleh siapapun yang memeriksa, maka hasilnya akan sama,” ucapnya.
Informasi yang dihimpun Banten Hits, sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas keuangan pemerintah Kabupaten Pandeglang di antaranya, pengelolaan pasar pada Dikoperindag belum optimal. Kerja sama pembangunan pasar tidak memberikan kontribusi pada Pemda dan ada kelebihan bayar senilai 422 juta pada 21 pekerjaan pada 5 SKPD terhadap 3 pekerjaan jembatan yang tidak selesai.(Rus)
 saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pandeglang, di Jalan A. Satriawijaya No. 1, Pandeglang, Kamis (2/7/2015). Mahasiswa bahkan menyebut pernyataan Erwan itu hanya akal-akalan.){kind=link}