Connect with us

METROPOLITAN

Terkait Suap Bank Banten, ALIPP Minta KPK Periksa Gubernur dan Sekda Banten

Published

on

Banten Hits – Ditangkapnya dua anggota DPRD Banten, yaitu SM Hartono yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar dan Tri Satya Santosa, anggota Komisi III dari PDI-P mulai menuai reaksi aktivis anti-korupsi.

“Saya yakin penangkapan dua orang anggota DPRD dan Ricky Tampinongkol Dirut PT Banten Global Development dan 5 orang lainnya oleh KPK dalam kasus suap rencana Pembentukan Bank Banten melalui RAPBD 2016 tidak berdiri sendiri,” terang Direktur ALIPP Uday Suhada kepada Banten Hits, Selasa (01/12/15) melalui pesan BlackBerry.

Karenanya Uday berpendapat, KPK perlu melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Banten Rano Karno, Sekda Banten Ranta Soeharta, dan Kepala Bapedda Yanuar.

BACA :  Pemkot Serang Siap Tertibkan Tempat Hiburan, GP2SM: Kami Tetap Kawal

“Dua bulan sebelum pergantian Sekda dari Kurdi Matin ke Ranta Soeharta, Rano Karno panggil Kepala Bapeda Yanuar agar menganggarkan 600 miliar untuk menambahkan dana yang sudah diberikan sebesar Rp 300 miliar kepada PT BGD untuk memaksakan pendirian Bank Banten, totalnya Rp 900 miliar, ini soal kebijakan, bukan soal teknis,” ungkapnya menekankan.

Uday meyakini hal tersebut, selain kebijakan Rano Karno, juga berhubungan dengan kebijakan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah selaku eks officio Ketua Badan Anggaran.

“Tri hanyalah pelaksana harian Banggar, untuk mengurai persoalan ini,” ungkapnya.

Selain itu, Uday meminta agar KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala DPPKD Wahyu Wardana, juga Termasuk Indah Rusmiati selaku Komisaris PT BGD.(Rus)

BACA :  Senin, Pemkot Serang Tertibkan Bangunan Liar di Exit Tol Serang Timur dan Pasar Lama



Terpopuler