Banten Hits – Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak menilai, tingkat transparansi pengelolaan Dana Desa yang dikelola Pemerintah Desa masih tergolong minim, salah satunya di Kecamatan Cibeber.
“Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cibeber masih kurang transparan dan itu diakui oleh beberapa Kepala Desa,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi KTP, Agus Ider Alamsyah, kepada Banten Hits, Sabtu (23/4/2016).
Kata Agus, dari 20 Desa di Kecamatan tersebut, 8 Desa diantaranya sudah dimonitoring lembaganya. Hal yang membuatnya tercengang adalah, kebanyakan proses pembuatan SPJ masih dilakukan dengan cara mencontek ke salah satu Desa. Belum lagi, di setiap Desa yang tidak memasang papan informasi.
“Hampir setiap Desa tidak ada papan informasi, dan ini akan menyulitkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawal setiap program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa,” jelasnya.
Agus meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lebak agar selektif dalam mencairkan anggaran Desa.
“Jangan sampai dengan anggaran yang besar ini malah dijadikan sebagai ajang bancakan oleh oknum Kepala Desa,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cibeber, Jalu Arto mengakui, jika hampir setiap Desa membuat SPJ dengan cara menduplikat SPJ miliknya.
“Ya hampir semua menirukan SPJ Desa Cibeber pak,” imbuhnya.(Nda)
