Banten Hits – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama delapan kabupaten/kota menggelar rapat koordinasi (rakor) penyusunan rancangan teknokratis RPJMD 2017-2022, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Selasa (11/10/2016).Rakor juga dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan, hasil rakor akan menjadi acuan bagi kepala daerah terpilih. Perencanaan, dilakukan mulai tingkat desa hingga kabupaten/kota agar satu sama lain saling terintegrasi.
“Pemerintah daerah agar menyusun rencana teknokratik sesuai dengan dokumen visi misi kepala daerah terpilih,” terang Rano yang merupakan calon gubernur petahana di Pilgub Banten 2017.
Sementara itu, pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengingatkan, Banten merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam pendampingan lembaganya. Ia mengharapakan, seluruh perencanaan dibuat dengan sebaik mungkin.
Basaria juga mengingatkan kepada pemerintah daerah tentang transparansi agar seluruh dana yang dikelola pemerintah daerah bisa diketahui publik.
“Biar seluruh rakyat mengetahui jumlah dana yang dikelola dan digunakan untuk apa saja anggaran tersebut. Karena, uang yang dikelola oleh pemerintah daerah itu milik rakyat, bukan dari kantong pribadi,” tegasnya.
Rakor juga menyepakati 10 komitmen yang ditandatangani oleh gubernur, pimpinan DPRD, kepala daerah kabupaten/kota, BPKP, Kejati, Kapolda dan KPK. Komitmen tersebut untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Pantauan Banten Hits, dari delapan bupati/wali kota, hanya Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang tak hadir dalam rakor tersebut. Putri dari Mulyadi Jayabaya tersebut diwakili oleh wakilnya Ade Sumardi.(Nda)
