Banten Hits – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (18/11/2016).
BACA JUGA: Mendagri: Tak Ada Artinya Membangun Banten Modern Tapi Kehilangan Jati Diri
Dalam kesempatan itu, Tjahjo membantah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membatalkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren (Ponpes) di Provinsi Banten.
Ia menjelaskan, Perda yang telah dibatalkan Kemendagri sebelumnya hanya yang berpotensi menghambat investasi. Sementara regulasi daerah yang mengatur soal pendidikan keagamaan tidak ada yang dibatalkan pihaknya.
“Tidak ada, kemarin itu perda yang menghambat investasi, seperti pungutan untuk KTP atau kartu keluarga. Itu tanpa ada pungutan. Cuma yang hambat investasi,” kata Tjahjo.
Politisi PDIP ini juga menyatakan sangat tak setuju jika ada peraturan daerah (Perda) yang kaitannya dengan pendidikan pondok pesantren dibatalkan. Malah, menurutnya, bila perlu semua pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota menganggarkan dana untuk ponpes.
Tjahjo menjelaskan, Kemendagri sejuah ini tak menyentuh kebijakan-kebijakan daerah yang sifatnya kearifan lokal setempat, seperti di Banten yang punya jati diri sebagai daerah religius dan taat pada nilai-nilai budaya.
“Nanti kehilangan jati dirinya. Kalau sampai ada begitu (pembatalan raperda ponpes) akan saya batalkan. Ini ciri khas banten. Mau jadi apa provinsi ini (tanpa jati diri),” tambah dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten yang juga kolega Tajhjo di PDIP, Asep Rahmatullah membenarkan pihaknya telah menerima surat dari Kemendagri terkait raperda ponpes di Banten yang tak lolos evaluasi sehingga tak bisa menjadi perda.(Rus)
