Banten Hits – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menetapkan dua mantan bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang sebagai tersangka dalam kasus Tunjangan Daerah (Tunda) 2011-2015.
Rupanya, kasus yang mulai ditangani Kejari Pandeglang sejak Mei 2016 lalu diakui bisa mengganggu roda pemerintahan Pandeglang yang kini dipimpin Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban.
“Saya ingin kasus ini selesai, saya tidak mau berlarut-larut karena bisa ganggu roda pemerintahan. Cepat selesaikan agar di pemerintahan sekarang bersih,” tegas Irna kemarin.
Bupati cantik ini mengaku belum bisa mengambil keputusan terkait dengan status dua mantan bendahara Dindik TS dan RB yang kini menjabat sebagai Kasi Sarana Prasarana Dindikbud Pandeglang dan Kepala UPT Pendidikan Cimanuk. Pasalnya, Pemkab Pandeglang masih menunggu hasil pengembangan penyidikan Kejari.
“Saya belum bisa putuskan, kita support supremasi hukum ditegakkan. Tetapi, kita tidak bisa main pecat karena harus menunggu putusan pengadilan. Kalau sudah inkrah bersalah, baru ada sanksi-sanksi. Berat atau tidak sanksinya, kita lihat dari tingkat kesalahannya,” paparnya.
Begitu juga dengan adanya kemungkinan pejabat lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Irna mengaku tak akan intervensi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menambahkan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dindikbud, Inspektorat, dan Sekda.
“Kita komunikasikan dulu, baru kita ambil langkah,” ujarnya.
Berbeda dengan sang bupati, Fahmi memastikan kasus tersebut tidak akan menganggu agenda dan roda pemerintahan di Pandeglang.
“Kita belum bisa tentukan harus dinon-jobkan atau tidak. Kita pelajari dulu agar bisa ambil kesimpulan yang tidak merugikan orang lain,” terang mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKPP) Pandeglang ini.(Nda)
