Pandeglang – Sejumlah persoalan menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menjelang hari raya Idul Fitri.
Mulai dari penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir liar kendaraan, hingga tarif angkutan saat arus mudik Lebaran.
Kepala Disperindag dan ESDM Pandeglang Tatang Effendi mengatakan, meski kerap kali ditertibkan, namun lapak-lapak milik PKL kembali marak di titik-titik yang seharusnya steril. Hal ini lantaran terkendala lahan untuk merelokasi para pedagang.
“Tanah yang digunakan pedagang di Pasar Anten punya dinas perhubungan (dishub). Silahkan saja ditertibkan, hanya masalahnya belum ada lahan untuk relokasi,” ujar Tatang, Jumat (9/6/2017).
Begitu juga di ruas Jalan Ahmad Yani. Tatang mengaku, sulit jika jalan tersebut tak lagi marak oleh PKL.
“Hari ini ditertibkan, besok ada lagi. Itu tadi, karena kita belum ada tempat memindahkan mereka. Termasuk soal kendaraan yang parkir di ruas jalan tersebut.
“Bupati pengen jalan itu benar-benar steril dari pedagang dan parkir kendaraan,” ujarnya.
Tahun ini, Pemkab Pandeglang akan melakukan revitalisasi terhadap Pasar Labuan.
“Akan kita buka akses ke gedung yang di atas agar PKL yang di bawah pindah. Selama ini kan tidak dimanfaatkan jadi kumuh,” ucapnya.
Tarif saat arus mudik Lebaran masih menjadi momok masyarakat. Meski dishub sering kali memasang stiker tarif non Lebaran di Bus AKAP, hal itu tak digubris oleh awak bus.
“Lima kali dipasang tapi dicabut terus,” ungkap Kepala Dishub Pandeglang, Tata Nanza Riadi.
Kenaikan tarif angkutan saat arus mudik perlu diantisipasi. Hal ini belajar dari pengalaman pada tahun sebelumnya, kenaikan tarif mencapai 3 kali lipat.
“Harusnya cuma Rp50.000 tapi ada oknum bus yang meminta hingga Rp150.000,” tukasnya.
Kenaikan tarif juga tidak hanya dilakukan bus. Pengemudi ojek juga memanfaatkan momen arus mudik menaikan tarif.
“Kasihan masyarakat, kerja capek-capek tapi uangnya habis karena tingginya biaya perjalanan ke kampung halaman,” imbuhnya.(Nda)
