Pandeglang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang diminta bernyali memberi sanksi tegas terhadap kontraktor nakal yang mengabaikan kualitas pekerjaan.
BACA JUGA: Instruksi Tanto Tak Digubris, Proyek Jalan Marapat-Camara Terbengkalai
Berunjuk rasa di depan gedung bupati dan Dinas PUPR Pandeglang, Jumat (27/10/2017, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuntut pemerintah daerah serius membangun infrastruktur memadai.
“Kalau kualitas pembangunannya banyak yang buruk, maka sulit bagi Pandeglang lepas dari status daerah tertinggal. Dinas PUPR jangan jadi banci, blacklist saja para pengusaha nakal” kata koordinator aksi, Tb Muhamad Afandi dalam orasinya.
Buruknya kualitas proyek dinilai karena lemahnya pengawasan, baik yang dilakukan Dinas PUPR maupun DPRD sebagai lembaga yang juga mempunyai fungsi pengawasan.
BACA JUGA: Proyek Asal-asalan, DPKPP Pandeglang Sebut Minim Tenaga Pengawas
“Kami menduga ada kongkalikong, antara pengusaha, PUPR dan DPRD (komisi III). Untuk itu, kami juga mendesak aparat hukum turun tangan jika ditemukan adanya indikasi KKN,” tegas Afandi.
Ancaman akan mem-blacklist kontraktor nakal juga diharapkan tidak sekedar gertak sambal.
BACA JUGA: Pemkab Pandeglang Ancam Blacklist Pelaksana Proyek Rp5,1 Miliar
“Bupati Irna jangan seperti orang bingung. Alasan keterbatasan anggaran tidak masuk akal jika pengelolaannya dilakukan dengan baik,” kata Ketua GMNI Pandeglang, Tb. A. Indra menambahkan.(Nda)
