Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang akan membebaskan pungutan SMA dan SMK pada tahun 2018. Guna mewujudkannya, harus dibarengi dengan memperkuat kerja seluruh jajaran.
BACA JUGA: Wagub Banten: Tahun Depan SMA Bebas Pungutan
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, karena hal itu berkaitan dengan kesiapan anggaran, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor pajak kendaraan bermotor
“Akan tetapi dari sektor-sekot lain yang memang mempunyai potensi pajak, tentunya berdasarkan aturan yang sudah ditentukan pemerintah pusat,” kata Asep kepada awak media, Selasa (31/10/2017).
Asep meyakini, bukan hal mustahil pemprov bisa membebeskan biaya pendidikan SMA.
“Bukan sesuatu yang tidak mungkin, ini sangat mungkin sekali,” kata Asep optimis.
BACA JUGA: Tim Peneliti Coret Usulan Anggaran Sewa Ruang Rapat Rp12 Miliar OPD Pemprov Banten
Ia menjelaskan, ABPD Banten masih berkisar Rp9,5 triliuan dan diharapkan dengan target di RPJMD mengalami kenaikan 8 persen.
“Kita belum lihat ya struktur APBD yang disampaikan oleh TPAD dalam konteks pembahasan APBD 2018. kalo itu ada kita akan dorong, tidak ada masalah,” imbuhnya.(Nda)
