Pandeglang – Ombudsman RI Perwakilan Banten menyebut pelayanan publik di Banten masih sangat buruk. Dari delapan kabupaten dan kota, belum ada satu daerah yang masuk dalam zona hijau.
BACA JUGA: Ombudsman: Bertahun-tahun Jalan Rusak, Warga Demo Kantor Bupati Pandeglang
Ditemui seusasi pencanangan zona integritas di Mapolres Pandeglang, Senin (28/5/2018), Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang Poerwanto Sumo mengatakan, meski Kabupaten Pandeglang tidak menjadi sampel dalam survei Ombudsman, namun banyak aduan dan laporan yang menyampaikan buruknya infrastruktur dan pelayan publik bidang kesehatan di daerah yang dipimin Irna Narulita tersebut.
“Sepertinya masih zona merah,” kata Poerwanto.
Poerwanto mengatakan, buruknya pelayanan publik bidang kesehatan tersebut seperti pelayanan yang diberikan oleh sejumlah puskemas dan rumah sakit. Kondisi infrastruktur juga menjadi laporan yang banyak diterima Ombudsman.
BACA JUGA: Ditolak Puskesmas Labuan karena Bau, Pasien Pembusukan Dubur Tergolek di Angkot
Kata dia, pelayanan oleh OPD di lingkup Pemkab Pandeglang masih zona merah bisa dilihat secara kasat mata. Beberapa OPD belum memiliki loket layanan, unit layanan pengaduan, unit layanan Anak Berkebutuhan Khsusus (ABK) dan sebagainya.
“Masih bisa kita lihat, OPD belum memiliki front Office, selama mereka belum punya itu, ya pelayanan nya masih zona merah,” jelasnya.(Nda)
