Lebak – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta agar bantuan keuangan desa diprioritas pada beberapa bidang, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut Andika, program kolaborasi membangun desa di antara perangkat desa bersama pondok pesantren dan perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata serta penyediaan tenaga kesehatan di desa, diperlukan untuk pembangunan sumber daya manusia.
“Secara spesifik, 10 persen dari dana tersebut harus diperuntukkan untuk pembangunan perpustakaan desa. Ini dalam rangka pembangunan pendidikan khususnya gerakan Banten Membaca,” kata Andika dalam sambutannya pada acara sosialisasi Bantuan Keuangan Desa dari Pemprov Banten tahun anggaran 2019 di Aula Pendopo Bupati Lebak, Senin, 11 Februari 2019, seperti dilansir dalam keterangan tertulis.
Acara yang dihadiri oleh seluruh kepala desa di Kabupaten Lebak berikut dengan para pendamping desanya itu digelar untuk mensosialisasikan program bantuan keuangan desa Pemprov Banten, dimana setiap desa di Banten mendapatkan bantuan Rp50 juta. Sebelumnya, acara serupa juga sudah digelar oleh OPD penyalur bantuan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
Selanjutnya Andika mengatakan, pembangunan prasarana perhubungan, seperti fasilitas jalan guna mendorong proses perdagangan antar daerah juga agar menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa tersebut. Termasuk, lanjutnya, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program kemitraan juga dapat dilakukan bersama asosiasi pelaku usaha seperti HIPMI atau himpunan pengusaha muda Indonesia dan KADIN atau kamar dagang Indonesia.
“Kolaburasi terkait ini misalnya bisa dilakukan dengan membangun kawasan antara untuk mendukung sektor industri sedang dan besar serta kemitraan dengan industri melalui program corporate social responsibility (CSR),” imbuhnya.
Lebih jauh Andika mengatakan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa. Penguatan kapasitas juga perlu dilakukan melalui perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan bantuan keuangan desa dan keuangan desa. Aparatur desa, kata Andika, harus terampil mengelola dana desa secara efektif sehingga berdampak positif bagi warga desa.
Prioritas lainnya terkait penggunaan dana desa, lanjut Andika, adalah untuk mendanai pembangunan desa mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar pemukiman, sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan kesehatan desa.
Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, kata dia, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin dan kelompok perempuan.
Mengakhiri sambutannya, Andika meminta agar seluruh perangkat desa dapat mengoptimalkan efektivitas penggunaan bantuan keuangan desa sehingga berdampak terhadap meningkatkan ekonomi desa melalui kontribusi terhadap penyerapan kerja di desa, dan meningkatkan kinerja BUMDes.
“Yang pada akhirnya adalah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di desa serta penyediaan sarana prasana ekonomi desa,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengaku sangat senang dengan program bantuan keuangan desa Pmeprov Banten. Hal itu mengingat, tahun-tahun sebelumnya, program tersebut sempat tidak dilakukan oleh Peprov Banten. Lebih jauh Ade meminta agar Kabupaten Lebak diberi keistimewaan berupa mendapatkan alokasi yang lebih dibanding kabupaten/kota lain di Banten.
“Kalau bicara desa, kabupaten Lebak adalah ujung tombak desa di Banten karena hampir semua wilayahnya perdesaan dan ini yang harus dipertahankan dengan cara mengembangkan desa agar tidak ditinggalkan,” paparnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
