Lebak– Masyarakat adat baduy menolak kucuran dana Rp. 2,5 miliar dari program Dana Desa diera pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2019. Alasannya selain menolak modernsiasi masyarakat baduy tidak ingin kondisi alam rusak akibat pembangunan infrastruktur.
Baca Juga : Pakai Jins Biru dengan Topi Koboi dan Kacamata Hitam, Prabowo Disambut Meriah Bak Presiden di Baduy
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Firman Arif Hidayat membenarkan masyarakat adat baduy menolak kucuran dana dari program dana desa sebesar Rp. 2,5 miliar.
“Ini tahun pertama Baduy menolak, 3 tahun sebelumnya mereka (masyarakat baduy) masih menerima dan menggunakannya (Dana Desa). Tapi untuk ADD masyarakat adat baduy tetap menggunakannya untuk operasional pemerintahan dan pelayanan,”kata Firman ketika dihubungi BantenHits, Jumat 15 Februari 2019.
Menurutnya, untuk anggaran Dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur saat ini sudah dikunci pemerintah daerah agar tidak bisa digunakan.
“Kami juga akan koordinasi dulu dengan Kemendes mengenai penolakan ini, sementara anggaran kita kunci agar tidak bisa digunakan,”katanya.
Lebih jauh Firman mengatakan Dana desa di Kabupaten Lebak setiap tahun nya meningkat, dan di tahun 2018 dana desa untuk masyarakat baduy sebesar Rp. 1,9 miliar.
“Baru tahun ini saja ditolak, ya memaang kita faham di wilayah baduy tidak boleh ada modernisasi namun kami berharap untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui ADD,”pungkasnya.
Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar mengatakan bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak berdasarkan keputusan adat.
Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini,” katanya.
Editor : Fariz Abdullah
