Serang- Pandangan buruk Pendafraran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 terus berkepanjangan. Setelah sebelumnya orang tua murid di Ibu Kota Banten menyebut proses PPDB secara online hanyalah formalitas, kini muncul pandangan bahwa program yang setiap tahunnya menuai pro dan kontra ini memiliki banyak dampak negatife untuk sekolah swasta.
Riky Wakil Kepala Sekolah SMA Informatika Kota Serang mengatakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidaklah berkeadilan dimana sekolah swasta terkesan sangat di anak tirikan.
“Seharusnya pembuatan kebijakan aturan PPDB juga mengkaji bagaimana aturan PPDB di sekolah Negeri bisa berimbas positif terhadap jumlah siswa baru,” kata Riky temui di kntornya jalan brimob Kota Serang, Rabu 19 Juni 2019.
Riky menilai meski saat ini ada sistem zonasi yang diterapkan namun tetap saja kebijakan tersebut tidak berkeadilan terhadap sekolah Swasta.
“Ya itu tetap merugikan kami, mereka tidak pernah memperhatikan kondisi sekolah Swasta di Kota Serang. Bahkan sudah ada beberapa sekolah Swasta yang gulung tikar, karena tidak kebagian siswa,” pungkasnya.
Dilain pihak, Pengamat Pendidikan Banten Firman Hadiansyah angkat bicara mengenai preseden buruk PPDB Online. Ia menyarankan seharusnya PPDB bisa menyamaratakan sekolahan, baik Negeri maupun Swasta.
Menurutnya, istilah sekolah Swasta dianggap mahal sudah tidak ada lagi, hal ini dilihat dari beberapa keberhasilan yang ditunjukan prestasi.
“Sekolah Swasta kualitasnya sudah mengalahkan sekolah Negeri,” kata Firman yang merupakan Dosen di Universitas Sultan Ageng Tritayasa (Untirta) Kota Serang.
Apalagi, tegas Firman, Sekolah Swasta telah berhasil membuktikan pada Ujian Nasional dengan perolehan nilai yang cukup fantastis dan membanggakan Kota Serang maupun Banten.
“Fenomena inilah, masyarakat harus diberikan wawasan yang lebih cerdas lagi. Bisa jadi sekolah Negeri favorit memiliki akreditasi c, dan masyarakat tidak mengetahuinya. Bahkan dalam hasil Ujian Nasional, sekolah Negeri favorit tidak masuk dalam peringkat 5 besar. Tetapi sekolah Swasta seperti SMA maupun SMP Mardi Yuana berhasil membuktikanya, menjadi nilai terbaik se-Indonesia,” paparnya.
Oleh itu, menurut Firman, Pemerintah setempat harus transparan dalam pelaksanaan PPDB. Apalagi sekarang ada yang offline, dan banyak yang bermain dibelakang layar.
“Saya kira, Pemerintah Banten harus terbuka secara transparan, karena kecenderungan PPDB terhadap hal negatif menjadi kecurigaan publik. Iya aja kalau online, kita bisa melihat transparan dan bersistem,”pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
