Connect with us

Berita Terbaru

Penyelesaian Perbup SKD Molor, DPRD Pandeglang Teriak

Published

on

Ilustrasi Perbup. (FOTO: infosiak.com)

Pandeglang – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pandeglang, Rika Kartikasari meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang segera menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

Mengingat Peraturan Daerah (Perda) SKD sudah lama diterbitkan. Namun, Perda tersebut belum juga dilaksanakan lantaran terganjal oleh Perbup yang tak kunjung rampung. Padahal, Perda tersebut bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Pandeglang.

“Sistem kesehatan daerah ini penting sekali, jadi mengamanatkan bahwa sesuai dengan pola anggaran APBN bahwa harus diprioritaskan, kemudian untuk membentuk masyarakat yang sejahtera itu salah satunya dari kesehatan, jadi kalau diamanatkan dalam Perda, berarti kan baku seperti itu yang kita inginkan,” kata Rika, Senin, 13 Juli 2020.

BACA :  Perbaikan SDN Jurang Mangu Barat 4 Prioritas

Menurutnya, saat ini akselerasi anggota DPRD untuk membahas Perda sudah cepat, namun belum berbanding lurus dengan pemerintah daerah dalam membahas perbup yang diterbitkannya tersebut.

“Nanti kalau Omnibuslaw ini jadi, jadi seperti Perda pasar rakyat dengan Perda waralaba, ini kan over lefting apakah ini nanti akan disatukan atau tidak, makanya kami minta dulu matriksnya, jangan sampai Perdanya di DPRD kita bahas segencar mungkin tapi turunannya di Perbup tidak secepat yang kita mau,” ujarnya.

Masih kata Rika, salah satu faktor terhambatnya pembangunan daerah disebabkan oleh kesehatan, sehingga untuk mencegah hal tersebut agar bisa terlaksananya SKD harus ditunjang dengan Perbup secara teknis.

“Kemudian kaya sekarang kan kasusnya seperti stunting, dan itu menjadi fokus pemerintah agar tidak menghambat pembangunan,” jelasnya.

BACA :  Usai Padam Listrik, Rumah Petani di Maja Lebak Ludes Terbakar

Padahal kata Rika, Perbup SKD tersebut, bisa menjalankan salah satu Visi-Misi bupati yang berbicara soal keluarga sehat, namun dirinya mempertanyakan presentase kesehatan masyarakat yang saat ini.

“Dinkes itu kan anggarannya banyak, namun setelah dibreakdown ternyata bukan untuk kesehatan masyarakat, dan kita menuntut kepada Bupati bahwa dalam Visi-Misinya itu menuju keluarga sehat, apakah saat ini sudah di angka minimal 75 persen masyarakat sehat?,” tandasnya. 

Editor: Fariz Abdullah



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler