Lebak- Kinerja Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak disorot politisi Gerindra, Senin, 20 Juni 2020.
Adalah M Agil Zulfikar. Politisi termuda Gerindra di DPRD Kabupaten Lebak ini menilai program penanggulangan dan pengendalian banjir di bidang Sumber Daya Air (SDA) belum maksimal.
Kritik tersebut disampaikan lantaran serapan anggaran pada program pengendalian dan penanggulangan banjir di Kabupaten Lebak masih rendah.
Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia ini menerangkan dalam program tersebut terdapat total anggaran senilai Rp12,7 Miliar. Namun, sampai dengan bulan Juli 2020 baru terserap sebesar Rp. 5,4 Miliat tau setara dengan 42% realisasi anggaran.
“Ini kan uangnya ada, tinggal mengerjakan. Masalahnya uangnya ada, tapi dinas terkait tidak memiliki inovasi dan kemampuan. Sehingga uang yang ada ini sia2 dan tidak terpakai. Alhasil, masyarakat merasakan dampak dengan terjadinya banjir,” kata Agil, Senin, 20 Juli 2020.
Rendahnya serapan tersebut menurut Agil sangatlah tidak pantas mengingat bencana banjir kerap kali menghantui dan terjadi di Kabupaten Lebak.
Belakangan ini, Agil mengungkapkan banjir bandang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak pada awal tahun 2020 seperti Kecamatan Cipanas, Lebak Gedong, Sajra, dan Maja di awal tahun 2020.
Ini, sambung Agil menandakan bahwa Lebak masih harus menata sungainya agar banjir tidak menjadi bencana musiman.
“Jangan sampai ketidakmampuan dinas terkait menjadi musibah bagi masyarakat yang merasakan langsung dampak tersebut dengan terjadinya banjir diruang lingkup mereka,”pintanya.
Sementara itu, Kepala Bidang SDA H Dade Yan Apriyandi membantah serapan anggaran pada program pengendalian banjir masih rendah. Justru Dade mengklaim pada tahun ini sudah mengebut berbagai kegiatan guna menangulanggi banjir diruang lingkup masyarakat. Salah satunya yakni pembangunan 10 embung dibeberapa titik aliran sungai Cidurian, dan Ciujung.
“Kita sudah ngebut dari awal tahun 2020 dengan pembuatan embung dibeberapa aliran sungai Cidurian, dan Ciujung. Dalam pengendalian banjir kita juga tidak bisa semena mena melakukan pembangunan karena harus berdasarkan usulan dan survei ke lapangan,”kilahnya.
Editor: Fariz Abdullah
