Serang – Gerakan Pemuda Ansor Banten mendorong Pemerintah Provinsi Banten segera merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren.
Diketahui Perda itu merupakan bentuk turunan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang telah diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.
“Pertama, Perda itu natinya bisa digunakan untuk memetakan kembali pondok-pondok pesantren yang ada di Banten yang jumlahnya cukup banyak ini,” Ketua GP Ansor Banten, Ahmad Nuri, Rabu 24 Februari 2021.
Nuri menjelaskan, Perda tentang Pondok Pesantren juga bisa digunakan untuk membangun dan mensuport Pondok Pesantren agar lebih mandiri dan bisa mengembangkan kawah candra di muka dalam konteks keislamannya.
“Kemandirian itu posisinya kesejahteraan juga, negara harus tampil. Jadi tidak ada lagi kedepan, alumni pondok pesantren yang dibedakan dengan pendidikan formal, sama semuanya,” jelasnya.
“Perda itu nantinya akan menciptakan generasi santri yang melek politik dan santri yang kuat kebangsaannya,” sambungnya.
Sementara Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya berharap Pemerintah Daerah segera memiliki Perda tersebut.
“Karena memang Peraturan Pemerintah yang mejadi mandataris dari UU Pesantren juga memang belum selesai, makanya di Perda pun akhirnya mandeg,” kata Jazilul.
Meski Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pesantren belum ada, tetapi Pemda bisa menggunakan aturan hukum lainnya yang masih berkaitan.
“UU Sisdiknas ada, itu sudah cukup untuk melakukan pembantuan terhadap pesantren, jadi tidak harus nunggu Perda, tapi untuk lebih sempurna, bikin Perdanya, jangan alasan karena tidak ada Perda, pesantren tidak diperhatikan,” tungkasnya.
Editor : Engkos Kosasih
