Lebak- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak menyebut anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemkab Lebak tahun 2020 belum juga cair. Kabarnya, anggaran senilai Rp30 Miliar itu masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Banten.
“Masih ada Rp. 30 Milliar sisa target pada tahun 2020 yang belum disalurkan,” kata Kepala Kepala BKAD Lebak Budi Santoso, kepada awak media, Kamis, 11 Maret 2021.
Pada tahun 2020 sendiri, Pemkab mendapatkan jatah total DBH dari Pemprov Banten sebesar Rp. 55 Milliar. Dimana, menurut Budi, Rp25 Milliar sudah disalurkan ke rekening kas daerah, sementara Rp30 Milliar lagi belum.
“Kalau di target APBD 2020 sudah 100 persen tercapai. Yang belun ditransfer itu pelampauan DBH 2020 atau kelebihan target 2020, yang sebesar Rp30 Milliar tadi,” jelas Budi.
Padahal, kata Budi saat ini Pemkab Lebak sangat membutuhkan penyaluran DBH yang telah menjadi hak kabupaten dan kota di Banten ini. Rencananya anggaran itu akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dan PPKM, yang bertujuan untuk menghentikan Pandemi Covid-19 ini.
“Saat ini kita sedang butuh anggaran untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi dan PPKM sesuai PMK no 17 2021 dan SE Dirjen DJPK no 2 Tahun 2021,” ungkapnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak menyebut anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemkab Lebak tahun 2020 masih adabyg belum salur ke rkud kab lebak. Kabarnya, anggaran senilai Rp30 Miliar itu masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Banten.
“Masih ada Rp30 Milliar sisa pelampauan target pada tahun 2020 yang belum disalurkan,” kata Kepala Kepala BKAD Lebak Budi Santoso, kepada BantenHits, Rabu, 17 Maret 2021.
Pada tahun 2020 sendiri, Pemkab mendapatkan pelampauan DBH dari Pemprov Banten sebesar Rp. 55 Milliar. Dimana, menurut Budi, Rp25 Milliar sudah disalurkan ke rekening kas daerah, sementara Rp30 Milliar lagi belum.
“Kalau di target APBD 2020 sudah 100 persen tercapai. Yang belun ditransfer itu pelampauan DBH 2020 atau kelebihan target 2020, yang masih tersisa sebesar Rp30 Milliar tadi,” jelas Budi.
Padahal, kata Budi saat ini Pemkab Lebak sangat membutuhkan penyaluran DBH yang telah menjadi hak kabupaten dan kota di Banten ini. Rencananya anggaran itu akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dan PPKM, yang bertujuan untuk menghentikan Pandemi Covid-19 ini.
“Saat ini kita sedang butuh anggaran untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi dan PPKM sesuai PMK no 17 Tahun 2021 dan SE Dirjen DJPK no 2 Tahun 2021,” ungkapnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
